DPR: Penyatuan Pertamina-PGN sangat bagus untuk kedaulatan energi
"Kami bisa memahami bahwa dengan penyatuan Pertamina dan PGN tersebut, akan membuat lebih efisien dan menjadi lebih murah. Itu semua bisa kita terima karena memang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat."
Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso mendukung penuh rencana pemerintah dalam membentuk perusahaan induk (holding) BUMN migas. Menurutnya, kebijakan ini sangat positif karena dapat meningkatkan modal dan efisiensi perusahaan serta memperkuat kedaulatan energi.
"Sangat bagus, selama untuk peningkatan kapital dan efisiensi biaya. Kalau memang BUMN-BUMN itu bisa disatukan mengapa tidak," katanya seperti ditulis Antara.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Kapan turnamen bulutangkis BDMNTN-XL di Jakarta akan berlangsung? Acara yang diberi nama BDMNTN-XL ini dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, dari tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2024.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Siapa yang menjadi salah satu pembicara dalam Workshop Influencer BUMN di Balikpapan? Dalam workshop influencer kali ini, para influencer BUMN mendapatkan berbagai pelatihan yaitu story telling dari narasumber Bene Dion, materi mengenai sosial media inside out dan pengimplementasian struktur konten dari Tommy Teja dan Ray dari Creative Agency Zhando, serta materi dari Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Bowo mengatakan, pihaknya bisa memahami urgensi pembentukan holding BUMN migas. Termasuk di antaranya bahwa holding bisa mendukung upaya konversi bahan bakar fosil ke gas. "Kami bisa memahami bahwa dengan penyatuan Pertamina dan PGN tersebut, akan membuat lebih efisien dan menjadi lebih murah. Itu semua bisa kita terima karena memang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," katanya.
Kalau pun saat ini seolah masih mengalami hambatan, kata Bowo, tak lain karena persoalan komunikasi antara pemerintah dan pihak legislatif. Pemerintah seharusnya bisa lebih aktif menjelaskan kepada DPR. Selain itu, pemerintah juga harus lebih transparan menjelaskan kepada publik.
"Jangan sampai membuat masyarakat menduga-duga bahwa ada agenda-agenda khusus di balik pembentukan holding, misalnya terkait aset BUMN," katanya.
Dia mengharapkan, Menteri BUMN segera menjelaskan kepada DPR sebagai wakil rakyat. Dia yakin jika pemerintah menjelaskan dengan terbuka maka semua bisa berjalan baik mengingat konsep holding sendiri juga baik.
Bowo menyatakan pembentukan holding BUMN bukan masalah baru karena sudah pernah dilakukan, termasuk holding semen dan pupuk. Sejauh ini pembentukan holding tersebut hasilnya memang sangat positif.
Untuk itulah dia menegaskan bahwa Komisi VI DPR pada prinsipnya tidak menolak pembentukan holding BUMN, termasuk PP 72 tahun 2016. DPR, lanjut Bowo, justru mendukung pemerintah, terlebih holding memang ditujukan untuk kepentingan bangsa. Untuk itulah, maka DPR ingin mendengar penjelasan tersebut secara terbuka.
Persoalan komunikasi, menurut Bowo memang sangat penting. Apalagi yang berkembang saat ini adalah, kekhawatiran jika holding dibentuk, maka fungsi pengawasan DPR menjadi hilang. Dia menegaskan bahwa pengawasan terhadap holding tidak akan hilang karena DPR masih bisa bertanya kepada holding bersangkutan. Termasuk di antaranya ketika akan menjual saham, harus dilakukan dengan persetujuan DPR.
"Penjelasan harus disampaikan Menteri BUMN kepada DPR. Dari sana, kami bisa carikan solusi jika terdapat kendala. Hanya itu sebenarnya," kata Bowo.
Baca juga:
Ini 4 strategi kembangkan industri pertahanan nasional
Siapkan Rp 2,4 miliar, Adhi Karya bantu kelistrikan di Pulau Nias
Ekonomi membaik, Bank Mandiri optimis kredit macet bakal turun
Laba konsolidasi RNI meroket 258 persen jadi Rp 247 miliar
Bank Mandiri ganti komisaris & bagi dividen Rp 266,27 per saham