DPR soal divestasi saham Freeport: Masa kita membeli Tanah Air sendiri
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII, Eni Maulani Saragih merasa kurang setuju dengan divestasi saham tersebut. Sebab, menurutnya pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan uang untuk membeli kekayaan di negeri sendiri.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII, Eni Maulani Saragih mengatakan masih banyak persoalan dalam sektor pertambangan di Indonesia. Salah satunya mengenai PT Freeport Indonesia yang belum merealisasi kesepakatan divestasi 51 persen untuk pemerintah.
"Kita tahu hari ini proses negosiasi dengan Freeport sedang berlangsung bagaimana kita melihat dapat saham 51 persen," kata Eni saat diskusi publik Pengawalan Investasi Sektor Tambang Untuk Mewujudkan Nawacita, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, (22/2).
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana cara DPR menanyai Bos PT Timah dalam rapat? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
Dia pun merasa kurang setuju dengan divestasi saham tersebut. Sebab, menurutnya pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan uang untuk membeli kekayaan di negeri sendiri.
"Masa kita akan membeli Tanah Air kita sendiri, menurut saya kurang adil kalau kita membeli saham Freeport. Jadi mewujudkan nawacita iya, dalam sektor tambang iya, tapi kalau membeli saham tambang no," imbuhnya.
Sehingga, dia meminta agar pemerintah bisa membuat kontrak baru yang lebih menguntungkan Indonesia. Mengingat, Freeport tidak akan mudah melepaskan 51 persen saham, sedangkan pemerintah akan terus berusaha meraih divestasi saham tersebut.
"Ayo kita bikin kontrak yang adil. Ayo kita mulai yang baru yang adil," imbuhnya.
Meski begitu, kondisi seperti ini juga masih menguntungkan pemerintah. Sebab, kontrak Freeport akan diperpanjang jika Freeport memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah. Yakni membangun smelter di dalam negeri untuk memurnikan seluruh hasil produksinya, dan meningkatkan penerimaan untuk negara.
"Hari ini kalau kita posisinya diamkan saja kita masih dapat sesuatu, tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Kalau kita diamkan saja kontrak itu," ujar Eni.
Baca juga:
Pimpinan DPR minta pemerintah segera realisasikan divestasi 51 persen saham Freeport
Dugaan gratifikasi dari Freeport, petinggi PN Timika dilaporkan ke KPK
Bos Inalum: Divestasi saham Freeport harus libatkan pihak lain
5 Fakta baru proses divestasi Freeport usai Jokowi ingatkan pemerintah jangan kalah
Pemerintah tunjuk Morgan Stanley sebagai konsultan proses divestasi saham Freeport