DPR tolak dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jokowi
DPR tolak dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jokowi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai sebaiknya dana haji itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Seperti pembangunan hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Ka'bah.
Pemerintah berencana menggunakan dana haji untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Mendengar adanya wacana tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur kurang tepat.
"Ini pemerintah harus pertimbangkan masak-masak. Ini tidak tepat. Penggunaan dana haji itu difokuskan ke kegiatan keagamaan. Misalnya fasilitas-fasilitas maktab dan tenda disanakan (Mekkah) harus perlu diperbaiki," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/7).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, sebaiknya dana haji itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Seperti pembangunan hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Ka'bah.
"Jadi, lebih bagus meningkatkan pelayanan haji dan umrah. Kalau punya hotel yang dekat dengan Ka'bah, nikmatnya. Sehingga hal-hal itu harus dilaksanakan. Kita harus bangun infrastruktur, tapi tidak harus pake dana kita sendiri, bisa dana BUMN, swasta, kerjasama Indonesia dan swasta dan asing, sesuai koridor," ucapnya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan dana haji dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun.
Presiden mengatakan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain. "Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Dan untuk pembangunan pelabuhan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan di acara peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah, Istana Negara, Jakarta.
Menurut Presiden Jokowi, hal ini telah disampaikan olehnya ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantiknya, Rabu (26/7) kemarin. Presiden Jokowi mencontohkan, Malaysia menaruh dana haji di industri perkebunan.
Namun, Presiden Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan lantaran masih mungkin menimbulkan resiko bila terjadi kebakaran hutan. Sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan lebih aman dana haji disimpan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kalau (dana haji disimpan di) jalan tol, pelabuhan, airport, tidak akan ada ruginya. Dan, itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk dananya di taruh taruh yang enak-enak saja, yang enak-enak ditaruh, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati," tukasnya.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Kapan Danau Setu Patok dibangun? Adapun menurut sejarah, Setu Patok merupakan danau buatan dari yang sebelumnya merupakan leuwi atau bagian dari sungai.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Bagaimana cara DPR mendorong kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,” ungkap Puteri.
-
Dimana DPR mengajak kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Puteri menyampaikan, tambahan Dana Desa ini yang ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa telah sejalan dengan desain kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Baca juga:
Jokowi: Pemakaian dana haji untuk pembangunan, tidak akan rugi
Ini nama calon Badan Pelaksana & Dewan Pengawas Keuangan Haji
Pansel badan pengelola keuangan haji lapor kinerja ke Presiden
MUI restui dana haji dipakai untuk pembangunan dibanding tarik utang
Hukuman SDA diperberat jadi 10 tahun, KPK masih pikir-pikir kasasi
Gugatan dana haji ditolak MK, pemohon bakal datangi DPR & MUI
Tahun ini, tim pembentuk lembaga pengelola dana haji mulai bekerja