Ekonom nilai implementasi paket kebijakan bakal terkendala birokrasi
"Implementasinya akan menghadapi birokrasi yang paling buruk di dunia."
Ekonom Didik J. Rachbini menilai pemerintah tepat mengeluarkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi Indonesia saat ini. Namun, implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut bakal terkendala birokrasi
"Implementasinya akan menghadapi birokrasi yang paling buruk di dunia. Gambarnya sudah sesuai dengan teori tinggal implementasinya," katanya dalam seminar bertema kemampuan pemenuhan target pembangunan APBN 2016, di Jakarta, Rabu (11/11).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Mengapa Jokowi mendorong kerja sama ekonomi biru dengan India? "Potensi kerja sama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,"
-
Apa yang menjadi kekhawatiran Jokowi tentang penggunaan perangkat teknologi di Indonesia? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5). "Ini sayangnya perangkat teknologi dan alat komunikasi yang kita pakai masih didominasi barang-barang impor dan nilai defisit perdagangan sektor ini hampir 2,1 miliar US Dollar lebih dari 30 triliun Rupiah," ujarnya.
Untuk mengatasi itu, menurut wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, dibutuhkan ketegasan pemimpin.
"Kuncinya terletak pada kepemimpinan. Kalau nggak ada kepemimpinan nggak akan tercapai."
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Bambang P.S Brojonegoro menenggarai terjadi tumpang tindih kebijakan pendidikan. Ini membuat pencapaian target di bidang tersebut tak maksimal.
"Kami harus cek dulu saya rasa ada overlapping, ada anggaran yang tidak perlu. Takutnya lagi ada pembagian kewenangan tidak jelas dan jadinya nggak kepegang," katanya.
Bambang mengungkapkan, desentralisasi membuat posisi kepala daerah menjadi penting. Untuk itu perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia.
"Seharusnya ada sinergi antara pemerintah dalam pendidikan," katanya. "Kesulitan kami, tidak punya kelebihan mengenai anggaran."
(mdk/yud)