Ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas tumpukan utang

Jelang berakhirnya kekuasaan SBY, Indonesia masih dihadapkan persoalan utang.

Setiap tahun ekonomi Indonesia tumbuh dengan meyakinkan. Sayangnya, pertumbuhan itu masih terjadi di atas tumpukan utang.

Wajar saja jika itu terjadi, mengingat pemerintah belum mampu untuk menggali habis potensi penerimaan perpajakan. Sementara, di sisi lain, pengeluaran belanja negara semakin besar. Alhasil, pemerintah terpaksa masih harus berutang untuk menambal defisit anggaran.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih di atas 20 persen dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, rasio utang Indonesia pernah mencapai 56,6 persen terhadap PDB pada 2004. Untungnya, rasio utang tersebut terus menurun hingga menyentuh 24,1 persen PDB pada 2012.

Mengapa pemerintah, seperti Indonesia, cenderung berutang untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negaranya?

Salah satu alasannya adalah kontribusi rakyat, sebagai pemilik saham, melalui pembayaran pajak terhadap negara terbilang kecil. Dengan kata lain, makin besar pajak yang dibayar rakyat, semakin rendah ketergantungan negara terhadap utang.

Sejak krisis ekonomi global akhir 2008, rasio pajak terhadap PDB nasional belum pernah menyentuh 13 persen. Tahun ini, rasio pajak ditargetkan mencapai 12,86 persen terhadap PDB.

Konsekuensi dari pilihan itu terangkum dalam perumpamaan yang terdapat dalam preposisi hasil buah pikir dua penerima Nobel Ekonomi, Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya mengingatkan tentang risiko bagi perusahaan yang terus-menerus menerbitkan utang baru. Semakin besar utang yang diambil, makin tinggi ongkos yang harus dibayar.

Salah satu ongkos yang harus ditanggung adalah setiap laba yang diterima perusahaan harus terlebih dulu digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang obligasi atau kreditor, baru selanjutnya untuk dividen pemegang saham.

Merujuk itu, jika pemerintah makin banyak berutang, maka semakin besar penerimaan negara yang digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang. Sisanya baru untuk kebutuhan lain, semisal membangun infrastruktur, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya.

Baca juga:
Ini 16 kementerian dan lembaga yang buat Indonesia banyak utang
Kebiasaan mewariskan utang sejak Soekarno hingga SBY
5 Kritik soal bengkaknya utang di era pemerintahan SBY
Dikritik utang semakin membengkak, pemerintah pede masih aman