ESDM: Kami tak punya bayangan hentikan operasi Freeport
"Tugas pemerintah adalah memfasilitasi supaya bisnis berjalan, ekonominya bergerak, dan masyarakat mendapat manfaat."
Pemerintah tetap membuka ruang negosiasi untuk PT Freeport Indonesia. Meskipun, perusahaan tambang tersebut sudah diberi dua syarat guna mendapatkan perpanjangan izin ekspor mineral mentah.
"Nggak mesti izin habis terus berhenti, masih ada waktu untuk negosiasi. Kami tidak punya bayangan untuk memberhentikan kegiatan mereka. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi supaya bisnis berjalan, ekonominya bergerak, dan masyarakat setempat mendapat manfaat," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantornya, Jakarta, Rabu (27/1).
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Siapa yang akan direkrut untuk bekerja di Smelter Freeport di Gresik? Dia menuturkan industri pengolahan tembaga ini nantinya akan merekrut 20 ribu anak-anak muda Indonesia untuk bekerja .
-
Bagaimana Belanda mengelola pertambangan emas di Indonesia? Pada abad ke-19, Belanda mendirikan perusahaan tambang yang fokus pada penambangan emas di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Sumatera dan Kalimantan. Salah satu tambang emas yang terkenal adalah Tambang Emas Lebong Tandai di Bengkulu yang dikelola oleh Belanda sejak tahun 1870.
Adapun dua syarat dibebankan kepada Freeport adalah pembayaran bea keluar sebesar lima persen dan setoran uang jaminan smelter sebesar USD 530 juta.
Menurut Sudirman, syarat pertama harus dipenuhi Freeport. Sementara syarat kedua masih bisa dinegosiasikan.
"Yang wajib banget itu lima persen. Kalau USD 530 juta itu kita memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh bangun smelter," katanya.
"Kalau mereka benar-benar tidak mampu ya kita cari jalan. kesungguhan apa yang bisa mereka tunjukkan bahwa mereka akan komitmen menyelesaikan smelter. Itu yang akan dijadikan bahan negosiasi."
Terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal mengaudit Freeport Indonesia.
"BPK mengaudit tujuannya apakah kontrak sudah dilaksanakan, apakah ada masalah lingkungan terus kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak," katanya. "Kalau soal dividen itukan keputusan corporate, mungkin nggak masuk obyek audit."
Baca juga:
Harga komoditas anjlok, Freeport McMoran rugi Rp 169 T di 2015
Freeport terancam tak bisa ekspor konsentrat awal Februari
Menteri ESDM menilai terlalu dini sebut harga saham Freeport mahal
Menteri ESDM: Tambang emas Grasberg jadi penopang ekonomi Papua
Dubes AS: Freeport beri kontribusi besar pada ekonomi Indonesia