Faisal Basri Sentil Fenomena Peran Swasta Bangun Infrastruktur yang Terus Mengecil
Ekonom Senior, Faisal Basri, mengakui infrastruktur di Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara lain dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, dia menggarisbawahi pembangunan infrastruktur tidak mungkin seluruhnya mengandalkan uang negara.
Ekonom Senior, Faisal Basri, mengakui infrastruktur di Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara lain dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Hal itu dia utarakan dalam sebuah acara diskusi bertajuk 'Politik Pembangunan Infrastruktur Beban atau Tabungan Ekonomi Masa Depan?' digelar di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (28/3).
"Memang Indonesia serba tertinggal dari sisi infrastruktur di ASEAN semua jenis infrastruktur di sini di bawah rerata ASEAN," kata dia.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Apa saja infrastruktur yang dimaksud Gibran? Tujuan akhir dari infrastruktur sosial adalah terciptanya ekosistem yang mampu menekan angka stunting, yang berarti target dari kebijakan ini adalah para perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak. “Surplus sumber daya manusia adalah berkah untuk bangsa. Maka, kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar seperti makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan santri. Kesehatan gizi rakyat harus terpenuhi karena kita ingin menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun,” ujar dia.Sementara itu, infrastruktur fisik merujuk pada bantuan pemerintah dari aspek sarana dan prasarana guna menunjang terwujudnya SDM berkualitas di masa depan.
-
Bagaimana upaya Bupati Aliong Mus dalam membangun infrastruktur di Pulau Taliabu? Upaya pembangunan infrastruktur memang terus digenjot oleh Bupati Aliong Mus, terutama di dalam ibu kota Pulau Taliabu.
Namun demikian, dia menggarisbawahi pembangunan infrastruktur tidak mungkin seluruhnya mengandalkan uang negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia mengungkapkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa porsi APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya 63 persen. 37 persen sisanya, pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain yang kreatif melalui berbagai skema serta melibatkan swasta di dalamnya.
Namun demikian, pada kenyataannya keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur masih sangat minim. Bahkan menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
"Karena APBN terbatas jadi swasta ikut bangun, tapi realisasinya keikutsertaan swasta hanya 9 persen, jadi dari 37 persen realisasinya 9 persen. Kalau kita lihat 2006-2010 swastanya masih 19 persen lalu sekarang turun jadi 9 persen. Jadi ini ironi, peranan pemerintah pusatnya naik, tapi swastanya (turun)," ungkapnya.
Dia melanjutkan, seharusnya pemerintah lebih gencar menawarkan skema public private partnership (PPP) supaya dana APBN dapat lebih difokuskan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan program lainnya yang langsung menjangkau masyarakat.
"Supaya anggaran negara untuk kemiskinan saja, pokoknya yang langsung menohok masyarakat," tegasnya.
Selain itu, dia menekankan nafsu membangun infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia. Jangan hanya karena meniru negara lain yang telah lebih dahulu maju dengan salah satu infrastrukturnya.
Indonesia, lanjutnya, dengan identitasnya sebagai negara maritim seharusnya menggenjot infrastruktur laut untuk menciptakan konektivitas antar daerah dan antar pulau.
"Tidak masalah pembangunan infrastruktur ini, tapi masalahnya kok begini? Indonesia kalau bangun infrastruktur jangan tiru China, kalau China kereta cepat jangan tiru kereta cepat , jangan tiru Malaysia, Singapore, Thailand. Kita ini negara maritim yang menyatukan 17.504 pulau adalah laut jadi infrastruktur laut harus jadi back bone nya, yang lain ikut," tutupnya.
Baca juga:
SMI Telah Salurkan Rp 553 T Bangun Infrastruktur Selama 10 Tahun Beroperasi
Menteri Basuki Umumkan Pembangunan Jembatan Holtekamp Telah Rampung
Intip Saat Presiden Jokowi Beri Sambutan Acara Lewat Teknologi Hologram
Di HUT SMI, Sri Mulyani Singgung Daya Saing Infrastruktur RI Kalah dari Malaysia
Telan Biaya Rp 183 M, Penataan Kota Lama Semarang Ditarget Selesai Akhir April 2019
Bank Indonesia Catat Impor Kebutuhan Infrastruktur Sepanjang 2018 Capai Rp 85 Triliun
Diskon Tarif Tol Trans Jawa Bakal Berlaku hingga Lebaran