Fitra: R-APBN 2017 tak mensejahterakan & potensi tambah utang
Pemerintah Jokowi tak memasukkan potensi penerimaan dari implementasi tax amnesty dalam R-APBN 2017.
Pemerintah Jokowi-JK telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) tahun 2017. Dalam rancangan ini, pemerintah justru tidak memasukkan penerimaan dari diimplementasikan UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak.
Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, penyusunan anggaran untuk 2017 tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengusulkan penerimaan atau pendapatan negara yang sangat rendah.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa AFTA dibentuk? Latar belakang pembentukan AFTA bermula dari keinginan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana keadaan Aiptu FN saat ini? Terkait kondisi Aiptu FN, Rizal menyebut masih dalam pemeriksaan oleh penyidik. Dia saat ini ditahan selama 30 hari di tempat khusus di Mapolda Sumsel.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
"Ini tidak sejalan dengan adanya program tax amnesty karena selama ini pemerintah yakin akan tax amnesty menyumbang besar terhadap APBN. Tapi justru tidak dimasukkan ke dalam RAPBN 2017," kata Yenny di kantor Sekjen Fitra, Jakarta, Kamis (18/7).
Dari indikator tersebut, timbul Kekhawatiran tax amnesty hanya sebagai marketing dan penurunan target penerimaan dikhawatirkan akan menambah jumlah utang Indonesia.
"Kita berpikir tax amnesty hanya menjadi marketing saja dan tahun 2017 tidak menjadi fokus penerimaan dan target penerimaan tax amnesty hanya akan difokuskan pada tahun 2016," katanya.
Menurutnya, penurunan pendapatan negara menegaskan bahwa kementerian keuangan tidak performance. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan membuka keran utang.
Selain itu, Yenny mengomentari cara pemerintah melakukan sosialisasi tax amnesty yang selama ini telah dilakukan.
"Selama ini model sosialisasinya ka bawah bukan sosialisasinya ke pada dunia internasional. Sosialisasi tapi malah ke bawah tidak ada dampaknya. Selama 2 sampai 3 tahun tidak kan memberikan dampak yang berarti," tutupnya.
Baca juga:
Membongkar anggaran Jokowi di 2017, tak ada dana kenaikan gaji PNS
Ini strategi pemerintah Jokowi nombok defisit anggaran 2017
Pemerintah masih kaji pengenaan cukai minuman kemasan plastik
Siapkan dana Rp 48,6 T, tak ada pencabutan subsidi listrik di 2017
Tak ada PMN di 2017, bos PLN waspadai proyek pembangkit 35.000 MW
2017, pemerintah Jokowi tak berikan suntikan modal ke BUMN
Transfer daerah dan dana desa turun Rp 16,3 triliun di 2017