Freeport belum penuhi 17 tuntutan rakyat Papua

Tuntutan yang sudah dipenuhi antara lain menyerahkan Bandara Timika ke pemda dan mempekerjakan penduduk lokal.

2015-02-06 14:32:05

Masyarakat dan pemerintah Papua memberikan 17 tuntutan pada PT Freeport Indonesia. Tuntutan ini sudah disampaikan sejak lama namun sampai sekarang belum semua dipenuhi.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan tuntutan dari masyarakat Papua ini juga telah disampaikan pada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Dia menyebut tuntutan ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua melihat kondisi sekitar tambang Freeport.

"17 tuntutan ini kita bisa masukan dalam renegosiasi kontrak yang dilakukan pemerintah. Papua punya 17 item yang harus dilaksanakan Freeport untuk kepentingan kemajuan masyarakat Papua. Masyarakat miskin masih banyak di kabupaten daerah pertambangan mereka," ucap Lukas di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2).

Dari pengakuannya, beberapa tuntutan sudah dipenuhi Freeport. Seperti menyerahkan Bandara Timika yang awalnya milik Freeport ke Pemerintah Daerah Papua. Saat ini pemerintah daerah sedang mengembangkan infrastruktur darat lainnya. "Yang bisa diselesaikan manajemen Feeport baru sebagian," tegasnya.

Tuntutan lain yang sudah dipenuhi Freeport, merekrut tenaga kerja dari masyarakat lokal. Sudah banyak anak Papua yang berprestasi bekerja di perusahaan tambang yang berafiliasi pada Freeport MCMoran di Amerika Serikat tersebut.

"Tenaga kerja sudah banyak direkrut, kemudian mereka (Freeport) juga sudah membuka rekening karyawan seluruhnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD Papua kita ingin jadi bank devisa," tegasnya.

Tak cuma jadi karyawan, Freeport juga sudah memberi kesempatan pada penduduk lokal untuk menjadi pejabat di perusahaan itu. "Yang lain yang belum kita minta bertahap dan sedang jalan dari 17 item itu. Mereka juga sudah menjadikan anak Papua jadi vice presiden mereka sudah diisi anak Papua yang sudah punya kemampuan," tutupnya.

(mdk/noe)