Gandeng Iovation, CredoLab Dukung Industri Keuangan RI Perangi Penipuan Kredit
Wakil Presiden Global Partnerships iovation, Ed Wu menjelaskan, pihaknya mampu mendokumentasikan adanya peningkatan sebesar 575 persen dalam penipuan identitas online terhadap pelanggan layanan keuangan dari 2015 hingga 2018.
CredoLab, perusahaan financial technology (fintech) pengembang kartu skor (score card) digital asal Singapura menggandeng iovation yaitu perusahaan penyedia teknologi otentikasi dan deteksi penipuan asal Amerika Serikat. Kerja sama ini menghadirkan solusi pendeteksi penipuan kartu kredit (credit fraud) yang mutakhir bagi industri perbankan Tanah Air.
CEO dan Co-founder CredoLab, Peter Barcak mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi credit scoring berdampak pada sulitnya menafsirkan perilaku pembayaran nasabah. Dengan terintegrasinya teknologi FraudForce dari iovation ke dalam CredoApp, CredoApply dan CredoSDK memberikan analisis data digital yang lebih komprehensif dan akurat untuk mengindentifikasi nasabah yang sebenarnya dan yang bukan.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Kenapa OJK meluncurkan roadmap Fintech P2P lending? Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana bank meningkatkan keamanan akun nasabah? Akibatnya, banyak bank dan institusi beralih ke langkah keamanan yang lebih kuat seperti autentikasi multifaktor dan verifikasi biometrik untuk meningkatkan keamanan akun dan melindungi informasi sensitif.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
"Solusi ini membantu pihak bank dan perusahaan pemberi pinjaman membedakan transaksi yang sah dan transaksi yang mencurigakan, dengan mengevaluasi berbagai akun yang ada di perangkat smartphone, riwayat kegiatan di perangkat smartphone, juga perilaku penggunaan perangkan smartphone yang mencurigakan," ujarnya dikutip Antara.
Di Indonesia, Survei Fraud Indonesia tahun 2016 oleh Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat (ACFE) Indonesia Chapter menandai industri perbankan dan keuangan sebagai industri kedua yang paling dirugikan oleh segala kegiatan fraud. Laporan 2019 oleh AppsFlyer, berjudul 'Penipuan meningkat: Bagaimana bot dan malware membahayakan Aplikasi APAC', menemukan bahwa tingkat kecurangan Indonesia di sektor keuangan adalah 43,1 persen, tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam (58,2 persen).
Wakil Presiden Global Partnerships iovation, Ed Wu menjelaskan, pihaknya mampu mendokumentasikan adanya peningkatan sebesar 575 persen dalam penipuan identitas online terhadap pelanggan layanan keuangan dari 2015 hingga 2018.
"Dengan demikian, kami berharp dapat membantu CredoLab memberdayakan pelanggannya untuk membuat keputusan kredit yang baik melalui kekuatan kecerdasan perangkat," katanya.
Kerja sama ini mendukung misi CredoLab untuk bekerja dengan bank dan pemberi pinjaman non bank di Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dan terciptanya kemungkinan mendapat pinjaman bagi konsumen dan usaha kecil yang tidak mungkin dilayani oleh sistem keuangan tradisional.
Baca juga:
Tingkatkan Kualitas Penilaian Kredit, UangTeman Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Jakarta
OJK Proses Izin Usaha 10 Fintech Urun Dana
Awal Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi Temukan 133 Fintech Ilegal
Mewaspadai Fintech Abal-abal
Genjot Inklusi Keuangan, Fintech Amartha Gelar Edukasi Industri Keuangan
Bos LinkAja: Penetrasi Fintech di Indonesia Masih Minim