Garuda Indonesia: DPR Pesan Tiket Kelas Bisnis untuk Haji, Semua Dibayar Melalui Agen
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio mengungkapkan, penjualan kursi penerbangan haji kelas bisnis tersebut dilaksanakan oleh pihak agen.
Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengaku sudah menjual alokasi kursi kelas bisnis untuk penerbangan haji 2023. Pernyataan itu diberikan pasca menerima permintaan 80 kursi haji kelas bisnis dari anggota DPR RI.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio mengungkapkan, penjualan kursi penerbangan haji kelas bisnis tersebut dilaksanakan oleh pihak agen.
-
Kenapa Garuda Indonesia sering telat dalam mengangkut jemaah haji? Komisi sudah memanggil pihak Garuda Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi, sejak insiden kerusakan mesin pesawat Garuda yang ditumpangi Kloter 5 Embarkasi Makassar."Kami minta agar diberikan perhatian khusus, karena haji ini adalah misi yang sangat vital dan penting. Sehingga seluruh transportasi, baik udara maupun darat harus dipastikan keamanannya. Itu sudah kami sampaikan," tuturnya.
-
Bagaimana Garuda Indonesia mengatasi masalah keterlambatan penerbangan jemaah haji? Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyorot kinerja maskapai Garuda Indonesia terkait banyaknya keberangkatan jemaah haji yang terlambat.Terbaru kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Makassar yang mengalami delay atau keterlambatan hingga tujuh jam. Komisi sudah memanggil pihak Garuda Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi, sejak insiden kerusakan mesin pesawat Garuda yang ditumpangi Kloter 5 Embarkasi Makassar."Kami minta agar diberikan perhatian khusus, karena haji ini adalah misi yang sangat vital dan penting. Sehingga seluruh transportasi, baik udara maupun darat harus dipastikan keamanannya. Itu sudah kami sampaikan," tuturnya.
-
Kapan Garuda Indonesia dijadwalkan untuk mengangkut jemaah haji kloter 15 Makassar? Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyorot kinerja maskapai Garuda Indonesia terkait banyaknya keberangkatan jemaah haji yang terlambat.Terbaru kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Makassar yang mengalami delay atau keterlambatan hingga tujuh jam.
-
Siapa yang meminta agar Garuda Indonesia memberikan perhatian khusus pada penerbangan haji? Komisi sudah memanggil pihak Garuda Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi, sejak insiden kerusakan mesin pesawat Garuda yang ditumpangi Kloter 5 Embarkasi Makassar."Kami minta agar diberikan perhatian khusus, karena haji ini adalah misi yang sangat vital dan penting. Sehingga seluruh transportasi, baik udara maupun darat harus dipastikan keamanannya. Itu sudah kami sampaikan," tuturnya.
-
Dimana pesawat Garuda Indonesia 'Woyla' dibajak? Kala itu, maskapai Garuda Indonesia seri DC-9 'Woyla' melakukan penerbangan domestik dari Jakarta menuju Medan. Para pelaku pembajakan pesawat ini diduga kuat berasal dari kelompok komando Jihad yang berjumlah 5 orang.
-
Siapa yang terlibat dalam penerbangan "Kartini Flight"? Semangat apresiasi tersebut direpresentasikan dengan kehadiran pilot, dan awak kabin yang seluruhnya perempuan pada penerbangan khusus 'Kartini Flight' yaitu penerbangan IP204 rute Jakarta-Surabaya pukul 10.45 WIB dan penerbangan IP205 rute Surabaya-Jakarta pada Minggu 21 April ini.
"Ini tidak khusus 80 kursi DPR, tapi DPR melalui channel agen. Tentunya penyelesaian pemesanan apakah (kelas) ekonomi dan bisnis, itu semuanya dibayar melalui agen," ujar Prasetio di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (22/6).
"Jadi kalau itu agen sudah bayar ke kita, ya tentu kita tidak memilih ini 80 (kursi haji untuk DPR) atau apa. Itu berlaku ke semua masyarakat yang masuk di dalam kriteria kuota tambahan," jelasnya.
Tiket Sudah Diterima DPR?
Sehingga, Prasetio tak bisa memastikan apakah permintaan untuk 80 kursi haji kelas bisnis tersebut sudah didapat oleh DPR atau belum.
"Mereka kan pesannya kita enggak tahu, dari agen. Kalau pesan di agen 80 dan dibayar 80, ya itu agennya sama kita settlement-nya. Jadi kita wajib menyediakan seat yang sudah dibayar tadi. Tidak hanya spesifik kepada DPR, tapi juga kepada masyarakat yang lain," terangnya.
"Kalau dia melakukan settelement payment kepada agen, tentunya kita wajib untuk memberikan layanan yang terbaik untuk semuanya, tidak ada secara spesifik. Supaya tidak ada persepsi macam-macam," tegas Prasetio.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com