LIVE

Geger Dualisme Kadin, Kubu Arsjad Tuding Anindya Bakrie Ketua Ilegal

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengalami perpecahan di internal. Terjadi dualisme kepengurusan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

kadin
kadin (©istimewa)

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengalami perpecahan di internal. Terjadi dualisme kepengurusan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Kubu Arsjad menegaskan, Munaslub yang memilih Anindya sebagai Ketua umum malam ini merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Bahkan, AD/ART itu telah disahkan Kadin Indonesia melalui Keppres No. 18/2022. 

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono  mengatakan, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART.

Seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia. 

“Terlebih lagi, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub,” tegas Dhaniswara. 

Dia menambahkan, penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini pun telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia. 

Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama. 

Tidak Kuorum

Dhaniswara menekankan, pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 hari ini tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin Indonesia. 

“Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak. Dengan terdapatnya 21 penolakan Kadin Daerah, maka pelaksanaan Munaslub 2024 ini adalah tidak kuorum dan ilegal,” tegas Dhaniswara. 

Dhaniswara menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, khususnya Pasal 18. 

Berdasarkan Pasal tersebut, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. 

“Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin. Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie,” tambah Dhaniswara. 

Dalil yang digunakan sebagai alasan Munaslub tersebut juga tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 14 AD/ART. Yaitu Kadin bukan organisasi politik dan terlibat politik praktis, di mana Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagian nya. 

Dalil tersebut bertentangan sebab Arsjad Rasjid telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi, sebagai Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia ketika dirinya berhalangan sementara, di mana keputusan ini disetujui oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Tak Berwenang Ajukan Pengunduran Diri

Dhaniswara menambahkan, Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengunduran diri Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid karena pengunduran diri adalah hak pribadi yang diatur dalam Pasal 38 AD Kadin dan PO 278 tentang Pergantian Antarwaktu.

Selain itu, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang saat ini tercatat sebanyak 221 Anggota Luar Biasa (ALB) sesuai ketentuan AD/ART Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan Munaslub dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas VIII tahun 2021 lalu. 

Adapun tercatat sebanyak 34 Kadin Provinsi dan 124 ALB, maka diperlukan masing-masing satu per dua dari jumlah kehadiran Kadin Provinsi dan ALB tersebut. 

Dalam mekanisme AD/ART tertulis, sebelum pengajuan, pihak yang meminta Munaslub wajib mengirimkan surat peringatan tertulis pertama dan kedua kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dengan batas waktu masing-masing 30 hari untuk perbaikan. 

Dalam hal ini, hingga saat ini belum ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menyampaikan bahwa Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. 

“Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub yang menyalahi AD/ART,” tutup Eka. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Randy Ferdi Firdaus
R
Reporter Randy Ferdi Firdaus
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Begini Sikap Kadin Daerah saat Muncul Dualisme Kepengurusan di Pusat

Dari pelaksanaan Munaslub tersebut, Anindya Bakrie keluar sebagai Ketum Kadin 2024-2029.

Kadin Indonesia
Dualisme Kadin Memanas, Kubu Anindya Bakrie Larang Konferensi Pers Arsjad Rasjid di Menara Kadin

Dualisme kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengalami tensi cukup tegang.

Kadin
Polemik Dualisme Kadin, Jokowi Terbuka Bertemu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie

Jokowi menyampaikan dirinya terbuka apabila Arsjad dan Anindya ingin bertemu.

Jokowi
Dualisme di Tubuh Kadin Hingga Angkat Anindya Bakrie Jadi Ketua Umum Hasil Munaslub

Thomas mengatakan, adanya Munaslub ini sebagai upaya menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin indonesia.

Kadin
Dualisme Kadin, Rosan Roeslani Dukung Anindya Bakrie Jadi Ketua

Rosan meminta semua pihak menghormati pengurus Kadin daerah.

Kadin
Arsjad Rasjid Tegaskan Munaslub Kadin yang Tetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Ilegal dan Tidak Sah

Arsjad menambahkan, dirinya dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah.

Arsjad Rasjid
FOTO: Dualisme Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid Blak-Blakan Tidak Diizinkan Konpers Oleh Pendukung Anindya Bakrie di Menara Kadin

Dualisme kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengalami ketegangan cukup tinggi.

Berita Foto
Anindya Bakrie Terpilih Jadi Ketua Umum Kadin Hasil Munaslub

Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih hasil Munaslub, Anindya Bakrie berterima kasih atas dukungan yang diberikan dari para petinggi Kadin Indonesia.

Kadin
Pernyataan Lengkap Anindya Bakrie Terpilih Jadi Ketua Umum Kadin Lewat Munaslub

Anindya Bakrie mengklaim jabatannya sebagai Ketum Kadin melalui proses yang sah, sementara kubu Arsjad Rasjid menentang hasil Munaslub.

Kadin
Dualisme Kadin, Prof Jimmly: Gantian lah, Cuma Caranya Kurang Mulus

Jimmly enggan berpihak, karena antara Arsjad dan Anindya dekat dengan dirinya.

Kadin
Munaslub Kadin Dinilai Jadi Gerakan Menghancurkan Semangat Inklusivitas dan Kolaborasi

Langkah awal yang diambil Arsjad adalah menyatukan kembali Kadin, yang sebelumnya terpecah oleh dualisme selama lebih dari satu dekade.

Kadin
Jokowi Minta Masalah Kadin Diselesaikan di Internal: Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya

Jokowi terbuka jika Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie ingin bertemu dengan dirinya. Asalkan, masalah Kadin diselesaikan baik-baik.

Kadin