Gejolak Harga Komoditas Masih Jadi Tantangan di 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara diproyeksikan akan mencapai Rp2.463 triliun pada tahun 2023. Target tersebut dinilai optimis, karena Pemerintah telah merencanakan jaring pengaman APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara diproyeksikan akan mencapai Rp2.463 triliun pada tahun 2023. Target tersebut dinilai optimis, karena Pemerintah telah merencanakan jaring pengaman APBN.
"Untuk postur APBN 2023, pendapatan negara (ditargetkan) mencapai Rp 2.463 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI: Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan atas RUU APBN TA 2023, Kamis (29/9).
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kapan sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yang menghadirkan Sri Mulyani? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
-
Apa prestasi yang diraih Puteri Modiyanti di ajang Puteri Indonesia 2023? Selain cantik, ia dikenal berbakat dan berprestasi, meraih runner up IV di ajang Puteri Indonesia 2023 dan sebelumnya menyabet gelar Puteri Indonesia DKI Jakarta 2 2023.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Siapa yang mendapatkan penghargaan Anugrah Nawacita Award 2023 untuk Kategori Kemandirian Ekonomi? Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meraih penghargaan sebagai tokoh yang menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional pada ajang Anugrah Nawacita Award 2023.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar tahun ini adalah gejolak harga komoditas. Maka, Kementerian Keuangan akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan, tata kelola PNBP akan dioptimalkan, peran PNBP sebagai instrumen regulatory akan diarahkan agar mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung dunia usaha.
"Bila dilihat pada harga komoditas target pendapatan negara tahun 2023 terlihat optimis, Oleh karena itu, pemerintah bahkan sebelum mulai tahun anggaran 2023 sudah terus merencanakan bagaimana jaring pengaman bagi APBN apabila harga komoditas menurun secara tajam akibat pelemahan ekonomi pada tahun 2023," ujarnya.
Pihaknya akan terus melaksanakan langkah-langkah pengamanan pendapatan negara, baik pajak, kepabeanan, cukai maupun PNBP. "Berbagai langkah antisipatif di dalam mempersiapkan mekanisme untuk mengamankan tujuan pembangunan dan sekaligus mengamankan APBN tahun 2023 harus dan akan terus kita laksanakan," ujarnya.
Selanjutnya, dalam APBN Tahun anggaran 2023 belanja Negara disepakati Rp 3061,2 triliun, dimana untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Dana Desa mencapai Rp 814,7 triliun. "Belanja negara ini untuk diperuntukkan untuk mendukung reformasi, penguatan SDM melalui belanja pendidikan, kesehatan dan reformasi perlindungan sosial," jelasnya.
Tak hanya itu saja, belanja ditujukan untuk terus membangun infrastruktur agar meningkatkan daya saing Indonesia, serta untuk mendorong transformasi ekonomi revitalisasi industri penciptaan nilai tambah yang berorientasi ekspor. Efesiensi belanja barang non prioritas dan ketepatan sasaran penyaluran program Bansos, dan subsidi akan terus diupayakan.
Transfer ke daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik juga untuk mendorong sektor-sektor prioritas, agar daerah terus bersinergi secara harmonis dengan arah kebijakan fiskal pusat.
"Harmonisasi belanja pusat dan daerah ditujukan untuk mendukung kinerja ekonomi nasional dan daerah mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah," ungkapnya.
Dia menegaskan, APBN merupakan instrumen yang fleksibel, handal, namun akuntabel adalah instrumen kita bersama di dalam menghadapi tantangan ketidakpastian yang masih sangat eskalatif.
"Pemerintah menghargai dukungan DPR untuk dapat terus melanjutkan kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat, efektif dan terkoordinasi, dengan demikian Indonesia akan tetap dapat tangguh dan tumbuh bertransformasi menjadi negara yang semakin maju adil makmur dan merata," tandasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)