Harga Premium dan Solar naik agar Pertamina tidak rugi
Sebagai BUMN, Pertamina bertugas mencari untung.
Pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar untuk daerah di luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Kenaikan untuk Premium dan Solar masing masing sebesar Rp 500 per liter. Maka dari itu harga Premium baru sebesar Rp 7.300 per liter dan Solar baru Rp 6.900 per liter.
Direktur Reforminer Komaidi Notegoro menilai kenaikan harga BBM adalah hal yang wajar karena tidak adanya anggaran subsidi dalam APBN. Jika tidak dinaikkan maka Pertamina akan mengalami kerugian dan melanggar UU.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Bagaimana Pertamina memastikan stok BBM aman selama mudik? VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso juga menyampaikan bahwa walau terjadi peningkatan konsumsi BBM menjelang hari lebaran, namun dipastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman. Stok per 5 April 2024 yakni Pertalite 20 hari, Pertamax 40 hari, Turbo 63 hari, LPG 15 hari dan Avtur 38 hari. “Ketahanan stok BBM masih diatas 20 hari dan LPG 15 hari, sehingga stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat selama periode mudik” pungkas Fadjar.**
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga membangun tanki BBM dan LPG di Indonesia Timur? Apalagi kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan dengan salah satu pola distribusi energi tersulit di dunia, jadi dengan adanya storage di lokasi-lokasi Indonesia Timur ini akan sangat berdampak terhadap ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat.
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
-
Bagaimana Pertamina akan meningkatkan kualitas BBM Pertalite? Pertamina akan mengeluarkan Pertamax Green 92, dengan mencampur Pertalite dgn Ethanol 7 persen.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Pertamina Patra Niaga terus mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah dibidang Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Komitmen mendukung PSN ini diwujudkan dengan dilakukannya Head of Agreement (HOA) bersama Pelindo terkait fasilitas penerimaan BBM dan Avtur di Benoa, Bali.
"Dugaan saya yang menanggung (rugi) adalah Pertamina. Di awal harus jelas kalau Pertamina dibiarkan merugi tentu akan melanggar UU perseroan atau UU BUMN, karena salah satu tugas pokok BUMN adalah mencari keuntungan," kata Komaidi usai mengikuti diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), PT Sewatama dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) yang bertajuk 'naik turun harga BBM apa untungnya untuk rakyat?' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/3).
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menurutnya telah mempertimbangkan banyak faktor secara matang, misalnya daya beli masyarakat. "Karena peran Pemerintah memang demikian tetapi ada masalah internal yang harus diselesaikan, yaitu siapa yang menanggung ini (rugi)," katanya.
Di lain kesempatan, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait penaikan harga BBM. Agus bahkan menyebut pemerintah menjalankan kebijakan sarung.
"Setiap kebijakan berkutat pada hulu. Pemerintah ini membuat kebijakan sarung. Bisa naik bisa merosot. Rakyat tidak disosialisasikan. Di sinilah ada kekosongan," kata Agus.
Agus berharap pemerintah bisa segera menghentikan polemik naik turunnya harga BBM di Indonesia. salah satunya dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah mereformasi sektor pajak perminyakan. Pasalnya, sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri setiap orang yang ingin mencari minyak selalu dikenakan pajak yang tinggi.
"Jadi enggak ada orang yang mau cari minyak di sini karena mahal," tutupnya.
(mdk/idr)