Hasil survei inklusi keuangan RI dari Bappenas, Australia & Swiss
Senior Consultant/ Team leader for SOFlA Oxford Policy Management, Maria Abigail Carpio mengatakan, hasil survei menunjukkan 41 persen populasi di keempat provinsi sudah menggunakan layanan keuangan formal atau perbankan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Australia, Swiss memaparkan hasil survei inklusi keuangan perdana di Indonesia yang disebut "Launching Result of the Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) Indonesia".
Survei ini dilakukan di empat provinsi yaitu, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan total responden 20.000 orang.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
Senior Consultant/ Team leader for SOFlA Oxford Policy Management, Maria Abigail Carpio mengatakan, hasil survei menunjukkan 41 persen populasi di keempat provinsi sudah menggunakan layanan keuangan formal atau perbankan.
"Penduduk di keempat provinsi yang menggunakan layanan keuangan formal cukup tinggi, 41 persen," ungkapnya di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Namun, dari mereka yang telah menggunakan layanan keuangan formal, cuma setengah saja (47 persen) yang memiliki rekening bank.
"Selebihnya menggunakan rekening bank milik pihak lain," katanya.
Selain itu 10 persen penduduk masih menggunakan layanan keuangan informal dan sebesar 31 persen masyarakat menggunakan kombinasi layanan keuangan formal dan informal.
Baca juga:
Genjot inklusi keuangan,OJK luncurkan strategi perlindungan konsumen
Program inklusi keuangan RI terbaik se-Asia Pasifik, kalahkan India
Jokowi: Kalau di China, bayar tunai diketawain
Menteri Rini sebut kaum perempuan harus melek keuangan
Cara pemerintah genjot kesejahteraan rakyat lewat inklusi keuangan