Hindari kepanikan, pemerintah diminta tentukan ambang batas data kartu kredit
Pengamat Ekonomi Chatib Basri mengatakan, pemerintah harus segera memastikan ambang batas (threshold) besaran kartu kredit yang boleh diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini demi menghindari kepanikan masyarakat. Sehingga, tidak semua besaran kartu kredit harus diperiksa satu per satu.
Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Indivasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Indivasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam beleid itu, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.
Pengamat Ekonomi Chatib Basri mengatakan, pemerintah harus segera memastikan ambang batas (threshold) besaran kartu kredit yang boleh diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini demi menghindari kepanikan masyarakat.
-
Apa itu kartu kredit menurut OJK? Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Bagaimana cara transaksi dengan menggunakan kartu kredit Indonesia dalam kerja sama BNI dan Bank Lampung? Kerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI), dimana untuk seluruh transaksi dengan menggunakan KKI akan diproses melalui sistem pembayaran dalam negeri.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Tentu penerapannya harus dilihat dari yang tidak menimbulkan panik, range nya berapa mau dipakai sebagai threshold (ambang batas)," ujar Chatib saat ditemui media di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (7/2).
Penentuan threshold tersebut juga membantu pemerintah dalam memeriksa kartu kredit masyarakat. Sehingga, tidak semua besaran kartu kredit harus diperiksa satu per satu.
"Apa dia punya cukup orang meriksa transaksi misalnya Rp 10.000 atau Rp 15.000. Jadi mesti ditentukan threshold yang masuk akal berapa, soal teknis mereka harus bicara dengan perbankan," jelasnya.
Lebih lanjut, Mantan Menteri Keuangan tersebut mengatakan, dengan adanya aturan ini pemerintah harus dapat menjamin tidak ada data nasabah yang disalah gunakan. "Harus dijamin dong, bahwa datanya aman. Tidak boleh itu, pajak harus jamin pajak mestinya bisa menjaga kerahasiannya. Data pajak kan tidak boleh dibuka orang," tandasnya.
Baca juga:
Terpidana kasus pajak tak berkutik ditangkap tim Kejagung di Surabaya
Ini langkah Sri Mulyani genjot penerimaan pajak di 2018
Penelitian ungkap Swiss dan Amerika Serikat sebagai negara terkorup di dunia
Sri Mulyani: Penyerahan data transaksi kartu kredit ke DJP dilakukan bertahap
Polisi siap door to door tagih pajak mobil mewah