HIPMI: UU jasa konstruksi dorong pertumbuhan ekonomi nasional
"RUU ini mendesak untuk disahkan, sebab RUU ini yang memberi jaminan pertumbuhan ekonomi," ujar Bahlil.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi menjadi UU. Sebab, pengesahan UU ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"RUU ini mendesak untuk disahkan, sebab RUU ini yang memberi jaminan pertumbuhan ekonomi yang dalam dua tahun terakhir ini cenderung menurun tiap tahun," ujar Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (27/4).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja infrastruktur yang dimaksud Gibran? Tujuan akhir dari infrastruktur sosial adalah terciptanya ekosistem yang mampu menekan angka stunting, yang berarti target dari kebijakan ini adalah para perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak. “Surplus sumber daya manusia adalah berkah untuk bangsa. Maka, kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar seperti makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan santri. Kesehatan gizi rakyat harus terpenuhi karena kita ingin menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun,” ujar dia.Sementara itu, infrastruktur fisik merujuk pada bantuan pemerintah dari aspek sarana dan prasarana guna menunjang terwujudnya SDM berkualitas di masa depan.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Kapan trem di Jakarta dihentikan? Operasional trem kemudian dihentikan pada 1959.
-
Apa yang ditemukan pekerja konstruksi saat perbaikan jalan di Pulau Hitra? Dilansir Archeology News, kerangka manusia Hitra tersebut pertama kali ditemukan saat perbaikan jalan menuju Fausland di Pulau Hitra pada 1916. Para pekerja konstruksi menemukan kerangka di tengah pasir dan kerikil di sekitar garis pantai Barmfjorden.
Bahlil menjelaskan pertumbuhan ekonomi akhir-akhir ini kurang memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah serapan anggaran tidak optimal. Rendahnya serapat tersebut, kata dia, karena minat para pelaku usaha kontraktor untuk mengikuti tender. Ditambah lagi, pemerintah daerah tidak cukup berani menggelar tender lebih cepat. Menurut dia, keduanya disebabkan oleh semaraknya kasus kriminalisasi kepada pelaku usaha kontraktor dan pemerintah daerah.
"Dua-duanya takut dikriminalisasi," kata dia.
Untuk itu, RUU Jasa Konstruksi mendesak untuk segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Dengan UU JK ini, para pelaku usaha konstruksi di daerah memperoleh proteksi payung hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan konstruksi dari proyek-proyek pemerintah.
Bahlil menambahkan UU ini dapat menghilangkan kriminalisasi di daerah-daerah. Contohnya, industri media dan penerbangan saat ini dapat tumbuh pesat sebab memiliki UU sendiri dan mendapat proteksi secara hukum dalam kegiatan industrinya.
"Di industri media, ada Dewan Pers dan penerbangan ada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Kalau ada masalah dalam industri ini, tidak sampai dikriminalisasi begitu saja. Ada mekanisme internalnya yang selesaikan," jelas dia.
Bahlil menegaskan berbagai komoditas ekspor unggulan sedang melemah, terjadi pelemahan ekspor bahan mentah (implementasi UU Minerba), serta tidak menentunya harga komoditas seperti CPO (crude palm oil) di pasar dunia. Hal ini membuat perekonomian tidak cukup solid untuk tumbuh lebih atraktif. Sebab itu, pemerintah perlu menggenjot serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih cepat.
Bahlil mengatakan pelemahan serapan anggaran salah satunya di sektor konstruksi. Menurut dia, belajar dari tahun sebelumnya serapan anggaran berjalan sangat lamban.
Hingga 31 Juli 2015, penyerapan belanja Kementerian dan lembagai baru mencapai Rp 261 triliun atau 32,8 persen dari total APBN-P 2015 sebanyak Rp 795,5 triliiun. Dari 15 Kementerian yang punya pagu anggaran terbesar sesuai APBN-P 2015, beberapa di antaranya penyerapan anggaran masih di bawah 25 persen. Padahal saat itu sudah pertengahan tahun.
"Jangan sampai kondisi ini terulang lagi," tegas Bahlil.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Dari catatan HIPMI Research Center menunjukkan, realisasi anggaran tahun lalu sebesar 90,5 persen dari pagu anggaran sebesar hampir Rp 2.000 triliun atau hanya sebesar Rp 1.794,60 triliun. Realisasi tersebut lebih besar secara prosentase dari pagu anggaran yakni sebesar 94,68 persen.
(mdk/sau)