Holding Ultra Mikro Ditargetkan Jangkau 29 Juta UMKM di 2024
Kementerian Keuangan menargetkan holding ultra mikro akan menjangkau 29 juta usaha dengan skala ultra mikro pada 2024. Sebagaimana diketahui bahwa, holding ini melibatkan tiga institusi besar, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).
Kementerian Keuangan menargetkan holding ultra mikro akan menjangkau 29 juta usaha dengan skala ultra mikro pada 2024. Sebagaimana diketahui bahwa, holding ini melibatkan tiga institusi besar, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa target 29 juta usaha skala mikro tersebut naik 93 persen dibandingkan target pemerintah di tahun ini sebanyak 15 juta usaha ultra mikro. Dengan demikian, diharapkan usaha ultra mikro dapat menikmati cost of fund yang lebih murah dan kompetitif dari BRI yang dapat dinikamti oleh PNM dan Pegadaian.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Banyuwangi Art Week membantu UMKM? Bupati Ipuk berjanji akan terus memberikan perhatian bagi UMKM daerah berbagai fasilitas dan stimulus.
-
Apa yang dilakukan Pemkot Bontang untuk UMKM di Bontang? Pemkot Bontang Gandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Sosial UMKM
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan R.A.A Kusumadiningrat memimpin? Sebelumnya, R.A.A Kusumadiningrat sempat memerintah pada 1839-1886, dan memiliki jasa besar karena mampu membangun peradaban Galuh yang cukup luas.
Bendahara Negara itu mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kendala yang dihadapi sebagian besar pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM). Khususnya ultra mikro yang berkontribusi 98 persen terhadap UKM di Indonesia.
"Usaha kecil menengah saat ini jumlahnya mendekati 60 juta, sebagian belum mendapatkan akses permodalan. Maka kami perlu terus meningkatkan lembaga keuangan dalam menjangkau UKM ini," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/2).
Bahkan dia mencatat hingga saat ini sebanyak 65 persen dari 54 juta UKM di Indonesia belum terlayani lembaga keuangan formal. Itu dikarenakan mereka sangat tergantung dengan lembaga non formal yang mempunyai struktur pembiayaan yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka.
"Kemudian pelaku usaha mikro memiliki karakteristik vulnerabilitas tinggi, literasi keuangan rendah, askes terbatas dan tidak memiliki aset koleteral," ujarnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu optimis pembentukan holding ultra mikro akan mempercepat tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni meningkatkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan dari 19,75 persen pada tahun 2020 menjadi 22 persen di tahun 2024.
"Beberapa BUMN yang dimiliki negara yang khsusus menyediakan pembiayaan kepada mikro dan menengah melalui bank-bank himbara baik yang konvensional dan syariah sebagai penyalur KUR," jelas dia.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut tujuan holding ultra mikro adalah untuk memperluas jangkauan untuk meningkatkan layanan dan memberdayakan masyarakat di bidang ultra mikro secara berkelanjutan.
Dia menilai bahwa holding ultra mikro akan dapat meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas BRI, Pegadaian dan PMN. Kemudian efisiensi bisnis melalui sinergi entitas dan perbaikan tata kelola yang juga meningkat
Selain itu, holding ultra mikro juga akan menurunkan cost of fund yang bersumber dari dana murah segmen ultra mikro dan sumber pendanaan alternatif. Terakhir, kebijakan itu akan membangun organisasi yang berbasis environment, social dan governance.
"Dan untuk memastikan apa apa yang akan dicapai dalam holdingisasi ini, kami akan tetapkan KPI dan membentuk Komite Eksekutif untuk memantau kinerja holding tersebut. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga sudah konsultasikan dan mereka setuju terutama OJK dan BI serta LPS," tuturnya.
(mdk/azz)