Hutama Karya Ajukan Perpanjangan Konsesi Tol dari 40 Tahun Jadi 70 Tahun
Menurut dia, kalau sekarang konsesi jalan tolnya 40 tahun, maka Hutama Karya meminta konsesinya menjadi 70 tahun. Kemudian dari kondisi tersebut maka Hutama Karya akan berbicara dengan LPI sehingga akan lebih menarik karena jangka panjang.
PT Hutama Karya (Persero) Tbk mengajukan perpanjangan konsesi untuk ruas-ruas tol yang dikelola kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum menawarkan ruas-ruas tol tersebut kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Indonesia yakni Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
"Kami melakukan review kondisi kelayakan dan sekarang kami mengajukan kepada Kementerian PUPR untuk perpanjangan konsesi," ujar Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto di Jakarta, Jumat (7/5).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
-
Apa program yang digencarkan oleh Kementerian ATR di Kabupaten Kutai Kartanegara? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut dia, kalau sekarang konsesi jalan tolnya 40 tahun, maka Hutama Karya meminta konsesinya menjadi 70 tahun. Kemudian dari kondisi tersebut maka Hutama Karya akan berbicara dengan LPI sehingga akan lebih menarik karena jangka panjang.
Hutama Karya akan melakukan recycle aset, bisa jadi tidak sampai 70 tahun diambil semua hanya 30 tahun, namun dengan pendapatan ke Hutama Karya sebagian dari nilai investasi.
"Yang paling memungkinkan ditawarkan adalah ruas tol dari Bakauheni sampai dengan Palembang, kemudian Pekanbaru-Dumai, Tol Medan-Binjai juga cukup menarik untuk ditawarkan," ujar Budi Harto.
Sedangkan untuk ruas tol yang dikelola Hutama Karya di Pulau Jawa, lanjut dia, ada tol JORR-S dan Tol Akses Tanjung Priok, bisa jadi nanti ada bundling tol di Jawa yakni JORR-S dan ATP dengan tol yang ada di Sumatera sehingga menarik bagi INA.
Terkait keinginan untuk membangun jalan tol di pulau-pulau lainnya selain Sumatera dan Jawa, sejauh ini Hutama Karya belum memiliki rencana.
"Pembangunan tol di Sumatera sendiri masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Hutama Karya, kami sampai dengan awal tahun 2023 harus menyelesaikan pembangunan jalur sepanjang 600 km, kemudian pemerintah juga saat ini baru memikirkan jalur utama atau backbone Tol Trans Sumatera yang 1.200 km," tutupnya.
Baca juga:
Hutama Karya Target 1.100 Km Tol Trans Sumatera Rampung 2023
Hutama Karya Klaim Tol Trans Sumatera Aman dari Pemudik Nakal
Bayar Utang, Hutama Karya Bakal Jual 3 Ruas Tol
Ambisi Hutama Karya Jadi Pemain Unggulan Infrastruktur Jalan
Bos Hutama Karya: Kementerian PUPR Bakal Bentuk BLU untuk Subsidi Jalan Tol
Anak Usaha Hutama Karya Melantai di Bursa Saham Akhir Tahun Ini