Ikuti arahan Presiden Jokowi, LPEI fokus biayai UKM orientasi ekspor
Ikuti arahan Presiden Jokowi, LPEI fokus biayai UKM orientasi ekspor. Untuk mendukung pendanaan ini, LPEI akan menerbitkan surat berharga sebesar Rp 14 triliun dalam bentuk Rupiah dan equivalen USD 500 juta dalam bentuk valas. Sementara, sumber pendanaan LPEI di 2016 mencapai total outstanding senilai Rp 78,4 triliun.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyelenggarakan acara investor gathering di Jakarta. Hadir dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan menteri keuangan Chatib Basri, dan lainnya.
Dalam acara ini, Plt Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, Susiwijono Moegarso membanggakan kinerja LPEI yang terus tumbuh dari 2009-2016 lalu. Pertumbuhan aset rata-rata mencapai 37,22 persen per tahun. Pembiayaan tumbuh 42,23 persen per tahun.
"Total aset mencapai Rp 99,01 triliun di 2016 atau naik 16,51 persen dari 2015 yang hanya Rp 84,97 triliun," katanya saat membuka acara di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (7/2).
Di 2017 ini, LPEI akan menjalankan amanat dan cita-cita Presiden Jokowi yaitu memajukan pengusaha kecil atau UMKM berorientasi ekspor. Dalam hal ini, pihaknya akan bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Sebagaimana permintaan Jokowi, kita di 2017 akan fokus pada pengembangan dan pembiayaan UKM berorientasi ekspor. Selain itu, kita juga akan fokus pada penyaluran ke komoditas unggulan, penetrasi pasar non-tradisional," katanya.
Dalam penyaluran kredit ini, LPEI membutuhkan pendanaan. Berdasarkan UU LPEI, LPEI dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan surat berharga, pinjaman termasuk dari pemerintah, hibah dan penempatan dana oleh Bank Indonesia.
"Mendukung pendanaan ini, LPEI akan menerbitkan surat berharga sebesar Rp 14 triliun dalam bentuk Rupiah dan equivalen USD 500 juta dalam bentuk valas," sambungnya.
Sumber pendanaan LPEI di 2016 mencapai total outstanding senilai Rp 78,4 triliun. Angka ini terdiri dari obligasi Rp 39,9 triliun dan pinjaman yang diterima Rp 38,5 triliun.
Baca juga:
Kunjungan tiga menteri ke kantor layanan ekspor impor
5 Daerah perbatasan dipersiapkan jadi lumbung pangan berbasis ekspor
Soal impor solar jadi konflik 2 bos Pertamina
Indonesia ekspor biomassa sawit ke Korea dan Jepang
Pemerintah diminta perbaiki mekanisme impor barang
DPR minta LPEI fokus dorong ekspor UMKM dibanding salurkan KUR
Ini syarat bagi IKM dapatkan layanan kemudahan impor
-
Bagaimana Kemendag membantu UMKM untuk merambah pasar ekspor? Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mendukung kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk merambah pasar ekspor supaya produk mereka dikenal dunia, dengan memberikan berbagai kemudahan. "Salah satunya akses permodalan, pelatihan pemasaran, sampai fasilitasi UMKM Sidoarjo go to export.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Di mana produk lokal dan UMKM mendapatkan peningkatan pesanan ekspor? Tercatat, ada peningkatan pesanan ekspor yang mencapai lebih dari 4 kali lipat pada puncak kampanye 11.11 Big Sale. Dengan sejumlah pencapaian dan tren menarik di sepanjang kampanye, baik dalam pengaplikasian strategi bisnis para pelaku usaha lokal di Shopee maupun perilaku belanja online pengguna setia menjadi dasar dan landasan bagi Shopee untuk terus berinovasi.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.