Indef: Indonesia Tak Butuh Kementerian Investasi, tapi Perbaikan Sistem
Peneliti Indef, Eko Listianto mengatakan, sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia untuk menggenjot investasi bukan pembentukan kementerian baru. Melainkan perbaikan sistem yang selama ini dianggap sebagai penghambat masuknya investasi.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembentukan kementerian investasi tidak akan memberi kontribusi banyak terhadap perbaikan investasi di Indonesia. Kementerian investasi merupakan salah satu perubahan dalam susunan kabinet kerja jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peneliti Indef, Eko Listianto mengatakan, sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia untuk menggenjot investasi bukan pembentukan kementerian baru. Melainkan perbaikan sistem yang selama ini dianggap sebagai penghambat masuknya investasi.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
"Memang sepertinya pemerintah arahnya ke situ (perbaikan investasi), tapi ini detail kita belum lihat turunan-turunan regulasi yang diwacanakan, yang paling seru kan (malah pembentukan) Kementerian Investasi," kata dia dalam sebuah acar diskusi bertajuk RAPBN 2020: Solusi atas Perlambatan Ekonomi, di Kantor Indef, Jakarta, Senin (19/8).
Selain itu, Eko menyebutkan pembentukan kementerian investasi tersebut belum diketahui sejauh apa keefektifannya dalam mengerek nilai investasi RI. "Kelembagaan yang kita belum tahun kira-kira efektif engga," ujarnya.
Padahal menurutnya, ada hal lain yang jauh lebih penting harus dilakukan. Yaitu perbaikan - perbaikan beberapa sektor yang selama ini selalu menjadi masalah dalam proses investasi. Salah satunya adalah birokrasi yang berbelit-belit terutama di tingkat pemerintah daerah.
"Kalau saya secara umum menyebut problem investasi bukan pada aspek apakah harus ada kementerian investasi atau gak, tapi faktanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, aspek lahan, aspek berbelit-belitnya perizinan di daerah dan lain-lain," ujarnya.
Jika hal-hal tersebut tidak dibereskan, keberadaan kementerian investasi yang fokus pada bidang investasi pun dinilai tidak akan mendatangkan perbaikan yang signifikan. "Secara umum mungkin gak banyak mengubah kemampuan kita untuk mengundang investor," tutupnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi: Indonesia Tidak Takut Persaingan di Era Disrupsi
Pelemahan Ekspor Dampak Perang Dagang Diproyeksi Masih Hantui Indonesia di 2020
Strategi Investasi Paling Aman di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Investasi Emas Lebih Menggeliat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
KEIN Sebut Kementerian Investasi Sudah Jadi Praktik Umum Negara Maju Dunia