Indef: Pemerintah Lebih Baik Batasi Ketat Konsumsi Dibanding Naikkan Harga Pertalite
Ekonom Indef, Nurul Huda menilai, jalan yang sebaiknya ditempuh pemerintah yakni membatasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas, mengharamkan BBM bersubsidi bagi kelas menengah ke atas.
Naiknya harga minyak dunia membuat pemerintah dihadapkan dalam kondisi yang serba salah. Antara menambah subsidi energi tapi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau menaikkan harga BBM yang risikonya bisa meningkatkan inflasi serta mengganggu tren pemulihan ekonomi.
Ekonom Indef, Nurul Huda menilai, jalan yang sebaiknya ditempuh pemerintah yakni membatasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas, mengharamkan BBM bersubsidi bagi kelas menengah ke atas.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana Pertamina memastikan harga BBM tetap kompetitif? “Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso. Fadjar menambahkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pertamina terus berupaya menjaga kinerja rantai pasoknya, termasuk fleksibilitas memperoleh minyak mentah (crude oil) sehingga harga produk BBM bisa tetap kompetitif.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
"Penting bagi pemerintah untuk bisa menyortir konsumen mana yang berhak untuk mendapatkan Pertalite (BBM bersubsidi)," kata Huda saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (17/8).
Pembatasan BBM subsidi menjadi sangat penting agar APBN tak bengkak karena terus menahan harga. Sampai akhir tahun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp502 triliun untuk subsidi BBM.
Sejak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter, banyak masyarakat yang beralih menggunakan Pertalite karena harganya yang masih Rp7.650 per liter. Pembatasan menjadi penting untuk dilakukan dan pemerintah harus bisa meminimalisir dampak dari pembatasan BBM Pertalite, seperti seperti perdagangan Pertalite ilegal.
"(Ini) bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi beban APBN," kata dia.
Larang Mobil Isi Pertalite
Huda mengusulkan, pembatasan dilakukan dengan melarang mobil kendaraan pribadi dengan jenis tertentu membeli Pertalite. Misalnya dari cubical centimeter (CC) mobil, jenis kendaraan mewah, harga jual hingga berdasarkan pajak yang dibayarkan.
Kementerian Perindustrian pernah menyebut untuk mobil yang mendapatkan insentif PPN disebut mobil rakyat. Adapun batasan harganya Rp250 juta per unit.
"Bisa pakai definisi tersebut, atau bisa juga pakai batasan CC, seperti 2000 cc ke atas tidak boleh pakai Pertalite," sambungnya.
Hanya saja Huda tidak setuju jika pembatasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Menurutnya pembatasan dengan memanfaatkan teknologi digital itu sulit diimplementasikan.
"Penggunaan Aplikasi My Pertamina kan tujuannya bagus namun implementasinya akan sangat susah, dimana ada cost bagi orang yang membutuhkan untuk mendapatkan Pertalite," kata Huda menerangkan.
Memerlukan Sinyal
Tak hanya itu, penggunaan aplikasi juga memerlukan sinyal yang stabil. Di wilayah dengan jaringan yang sudah lancar tentu tidak akan menjadi masalah yang berarti. Sebaliknya, akan tetap menjadi masalah jika infrastruktur digital yang dibangun belum cukup memadai.
"Jadi saya skeptis jika menggunakan aplikasi My Pertamina mbak Anis," kata dia.
Untuk itu, dia menilai pembatasan BBM bersubsidi langsung dilakukan kepada mobil kategori mewah secara langsung, ketimbang melalui aplikasi.
"Saya lebih mendukung ada pembatasan pelarangan mobil mewah mendapatkan BBM bersubsidi dibandingkan pemakaian Aplikasi My Pertamina," kata dia.
(mdk/idr)