INDEF sebut penyerapan tenaga kerja pemerintahan Jokowi-JK cenderung turun
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, penyerapan tenaga kerja Indonesia di era Presiden Joko Widodo cenderung turun dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhiyono (SBY). Menurutnya, tingginya pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi faktanya tidak menyerap tenaga kerja di sektor tersebut secara baik.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, penyerapan tenaga kerja Indonesia di era Presiden Joko Widodo cenderung turun dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhiyono (SBY). Menurutnya, tingginya pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi faktanya tidak menyerap tenaga kerja di sektor tersebut secara baik.
"Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2,1 juta penambahan tenaga kerja itu memang betul, tapi penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi itu hanya 134.000 orang, ini jauh di bawah dari era SBY-Boediono yang 486.000 orang," ujar Bhima di Jakarta (28/4).
-
Mengapa Jokowi mendorong kerja sama ekonomi biru dengan India? "Potensi kerja sama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,"
-
Apa yang menjadi kekhawatiran Jokowi tentang penggunaan perangkat teknologi di Indonesia? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5). "Ini sayangnya perangkat teknologi dan alat komunikasi yang kita pakai masih didominasi barang-barang impor dan nilai defisit perdagangan sektor ini hampir 2,1 miliar US Dollar lebih dari 30 triliun Rupiah," ujarnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana perubahan di industri otomotif Indonesia pada era Jokowi? Terjadi perubahan besar dalam kepemilikan usaha di industri otomotif Indonesia. Variabelnya banyak.Menariknya, merek otomotif China mulai masuk pada 2017 lewat Wuling dan DFSK. Disusul Hyundai (Korea) pada 2021.Yang terbaru, merek China kembali masuk pada 2022-2023: Chery, Neta, Great Wall Motor (GWM), dan lain-lain. Varialebel utama antara lain krisis moneter 1998, krisis industri keuangan 2008, dan sebagainya. Variabel ini cukup mengubah potret raja otomotif Indonesia di era Jokowi:Dari pengusaha ke kelompok usaha (konglomerasi).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
Bhima mengatakan bukan hanya sektor kontruksi, penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur juga tidak menggembirakan. Di mana, beberapa tahun belakangan sektor manufaktur terus mengalami keterpurukan.
"Di era kepemimpinan Jokowi-JK dibanding SBY-Boediono penyerapan tenaga kerja manufaktur kita tidak menyenangkan. Pertumbuhan manufaktur kita mengalami deindustrialisasi kok, tidak meningkat. Pertanian itu justru penyerapan tenaga kerjanya minus, manufaktur enggak begitu bagus," jelasnya.
Bhima menilai satu satunya sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor transportasi yang tumbuh hingga 1,9 juta lapangan pekerjaan sebagai pengemudi. Hal ini dinilai bukan atas inisiatif pemerintah, tetapi karena semakin majunya inovasi transportasi online.
"Ternyata transportasi yang bagus, rata-rata ada kenaikan 160.000 orang per tahunnya, karena momentumnya banyak transportasi online. Di total mungkin ada 1,9 juta driver sekarang. Itu yang menyelamatkan tenaga kerja sebenarnya bukan tenaga kerja asing (TKA)," jelasnya.
"Transportasi online ini tumbuh secara natural tanpa adanya dukungan dari pemerintah, justru dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah ini terkesan menghalangi transportasi online. Jadi jangan mengklaim adanya penyerapan tenaga kerja yang gede ini karena pemerintah apalagi tenaga kerja asing," tambahnya.
Sesuai data yang dimiliki oleh INDEF, penyerapan tenaga kerja dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK untuk sektor pertanian sebanyak 700.000 orang. Pertambangan negatif 49.520 orang. Konstruksi dengan adanya infrastruktur juga hanya menyerap 134.000 orang. "Lebih rendah dari era 3 tahun pertama SBY-Boediono yang serap 483.000 orang tenaga kerja," tandasnya.
Reporter : Bawono Yadika
Sumber : liputan6
Baca juga:
Pemerintah tetapkan tarif Tol Ngawi-Wilangan, ini rinciannya
Jadi Dirut Bulog, ini tantangan Budi Waseso
Menteri Susi : aktivitas penangkapan ikan yang merusak laut harus diberantas
Ombudsman minta Budi Waseso tegas soal mafia beras
Percakapan Menteri Rini dan Dirut PLN soal jatah saham dilakukan setahun lalu
Heboh Rini Soemarno & Dirut PLN bicara jatah saham, ini kata Sekretaris Menteri BUMN
Prabowo: Sistem ekonomi Indonesia berada di jalan yang salah