Indef sebut Pemda lakukan kejahatan anggurkan dana pembangunan
Jika dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan desa maka akan mendorong perekonomian.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut dana pemerintah daerah banyak yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Tindakan itu dinilai sebagai suatu kejahatan yang dilakukan sebuah pemerintahan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Juni 2015 mengalami peningkatan cukup signifikan yakni Rp 273,5 triliun dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 229 triliun.
Ekonom Indef Didik J Rachbini menilai jika dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan desa maka akan mendorong perekonomian.
"Saya baca, ada dana nganggur di Pemerintah Daerah, wah itu kejahatan. Kalau itu diguyur ke desa harusnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak akan terjadi," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (2/9).
Sebelumnya, Presiden Jokowi pun mengingatkan agar Pemda dapat segera menyerap dana yang ada di BPD tersebut. Jokowi pun telah memerintahkan Kementerian Keuangan agar dapat memberikan sanksi kepada masing-masing Pemda yang tidak memanfaatkan dana yang menganggur tersebut untuk infrastruktur.
"Tolong dana menganggur di daerah itu bisa diselesaikan. Bila perlu sanksi, berikan sanksi," tegas Jokowi.
Peningkatan dana pemerintah daerah yang ada di BPD sudah terjadi sejak 2011 sampai saat ini. Di kuartal II 2015 dana Pemda yang menganggur di BPD paling besar sejak 2011 silam. Tercatat, pada 2011 hanya Rp 135,4 triliun, lalu meningkat di Juni 2012 sebesar Rp 178,1 triliun.
Kemudian dana Pemda yang menganggur di BPD kembali meningkat menjadi Rp 199,6 triliun di kuartal II 2013. Pada 2014 meningkat lagi menjadi Rp 229 triliun dan 2015 ini sebesar Rp 273,5 triliun.
Melonjaknya dana Pemda yang menganggur di BPD hingga Juni 2015 ini, lantaran dana yang sudah ditransfer ke daerah belum sepenuhnya dipergunakan untuk mendanai belanja daerah terutama untuk belanja modal infrastruktur.
Baca juga:
DPR 'serang' Menteri Jonan terkait buruknya serapan anggaran
Serapan anggaran rendah, ini alasan Menteri Saleh Husin
Tingkatkan serapan APBD, Ahok minta PNS jangan takut sama LSM
DPR sebut penyerapan rendah akibat birokrasi dipersulit
Kisruh serapan APBD, boros dicurigai, irit disemprot Jokowi
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana cara Jepang mengelola keuangan di Indonesia? Gedung Departement of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Gedung ini juga menjadi tempat pengelolaan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang.
-
Bagaimana Indonesia ingin meningkatkan indeks tanam dan produksi beras nasional? Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat dan konkrit dalam jangka pendek untuk meningkatkan index tanam dan produksi beras nasional melalui sejumla program. Program yang dijalankan antara lain Perluasan areal tanam melalui program, Optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi sekali dalam setahun, sistem tanam terpadu pada lahan sawah dataran rendah (padi gogo) di areal perkebunann dan Peningkatan Indeks Tanam melalui optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi 2-3 kali dalam setahun.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.