Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama Libatkan Swasta Dalam Pindahkan Ibu Kota
Sejauh ini pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan salah satu perusahaan properti swasta, yaitu Real Estate Indonesia (REI). Ini dilakukan untuk memenuhi skema pembiayaan KPBU.
Pemerintah Jokowi-JK membuka peluang agar biaya pemindahan ibu kota negara dapat menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan pembiayaan KPBU atau Public Private Partnership (PPP), maka pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa ditekan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan sejauh ini pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan salah satu perusahaan properti swasta, yaitu Real Estate Indonesia (REI). Ini dilakukan untuk memenuhi skema pembiayaan KPBU.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Di mana lokasi ibu kota baru Mesir? Ibu kota baru Mesir ini dirancang seluas 700 kilometer persegi atau kira-kira seukuran Singapura.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Apa profesi ibu dari Pratama Arhan? Arhan adalah putra dari seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang sayur keliling.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
"Paling tidak kita sudah komunikasi dengan REI, pada prinsipnya mereka siap masuk tanpa menggunakan Rp 1 APBN pun yang dibutuhkan adalah kepastian dari segi penggunaan lahan," ujar Menteri Bambang dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8).
Selain dengan REI, Menteri Bambang juga menyebut ada beberapa perusahaan swasta tertarik dan ingin terlibat dalam skema pembiayaan ibu kota baru ini. Kendati begitu, dirinya enggan memberikan lebih rinci berapa perusahaan swasta yang telah terlibat dalam proyek pembiayaan pemindahan Ibu kota.
"Intinya banyak pelaku usaha yang tertarik dan BUMN juga boleh ikut," sebutnya.
Bagi Menteri Bambang, yang paling terpenting adalah memprioritaskan skema pembiayaan yang efisien dan meminimalisir penggunaan APBN. Skema pembiayaan PPP memang masih baru, namun beberapa negara sudah memanfaatkan skema tersebut untuk membangun infrastruktur.
"Seperti di Turki itu. Mereka bangun bandara. Dan bagi saya New Istanbul Airport adalah bandara terbaik di dunia. Besar, nyaman dan lengkap. Mereka membangun dengan skema PPP," katanya.
Dia menambahkan, meski banyak negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara, termasuk Brasil, Malaysia, Australia, hingga Pakistan, namun Indonesia akan menjadi negara yang pertama menerapkan skema KPBU dalam memindahkan ibu kota negara.
"Kalau nggak salah Malaysia, tapi mungkin kalau dikatakan pertama bisa lah, toh namanya PPP juga relatif baru," katanya
Hanya saja, kata Menteri Bambang, pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh negara negara itu telah berlangsung lama. Contohnya saja Brazil sudah mulai pada 60 tahun lalu di mana memindahkan pusat pemerintahan dari Rio De Jenario ke Brasilia.
"Pasti mereka belum ada skema KPBU, di dunia pun masih jarang," tegas Bambang.
Baca juga:
Bos Bappenas: Dalam Waktu Dekat Presiden Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru
Menteri Bambang Soal Ibu Kota Baru: Jakarta Merupakan Pilihan Belanda
Menteri Bambang Blak-blakan Urgensi Rencana Pemindahan Ibu Kota
Bappenas Pastikan Presiden Jokowi Tak Ingin Pemindahan Ibu Kota Berhenti di Wacana
Menteri Bambang Ingin Ibu Kota Baru Bebas Polusi, Tersambung Jargas dan PDAM
Bappenas Pastikan Lokasi Ibu Kota Baru Tak Ganggu Hutan Lindung dan Masyarakat Adat