Indonesia Butuh Dana Hingga Rp75 Triliun Sediakan BBM Hingga Gas LPG
Indonesia butuh dana antara Rp69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi.
Indonesia butuh dana antara Rp69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi.
- Gara-Gara Sering Impor LPG, Indonesia Rugi Rp63,5 Triliun Per Tahun
- Anggaran Subsidi BBM dan LPG Turun hingga Rp1,1 Triliun di RAPBN 2025, Harga Bensin Bakal Naik?
- Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun
- Cadangan Gas Alam Melimpah, Tapi RI Masih Impor 5,5 Juta Ton LPG per Tahun
Indonesia Butuh Dana Hingga Rp75 Triliun Sediakan BBM Hingga Gas LPG
Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyiapkan aturan soal Cadangan Penyimpanan Energi (CPE). Menurut proyeksi, Indonesia membutuhkan dana antara Rp69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi, seperti BBM dan LPG.
Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, dana yang utamanya berasal dari APBN tersebut nantinya bakal digunakan untuk belanja cadangan BBM, minyak mentah dan LPG hingga 2035.
"Secara bertahap sampai 2035 nanti kita punya cadangan minyak mentah, LPG, dan bensin selama 30 hari. Anggarannya kira-kira Rp 69-75 triliun," jelas Djoko di Kantor Dewan Energi Nasional, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Merdeka.com
Pemanfaatan dana tersebut paling banyak digunakan untuk membangun infrastruktur atau sewa tangki milik badan usaha.
"Bensin dan LPG itu kan sekarang sudah banyak badan usaha yang diberikan izin penyimpanan. Kita bayar untuk biaya sewa itu punya hitungannya," imbuh Djoko.
"Lalu untuk pembangunan infrastruktur. Kalau tangki hulu dan hilir sudah dimanfaatkan, kita bangun tangki baru. Ini secara bertahap, jadi enggak langsung sampai 2035," terangnya.
Menurut dia, CPE semisal BBM dan LPG itu nantinya hanya digunakan pada saat terjadi kondisi krisis atau darurat energi. Semisal jika terjadi bencana yang menyebabkan pasokan energi di salah satu wilayah berkurang.
"Jumlah CPE setara dengan kebutuhan 30 hari secara impor. Kita gunakan data statistik, kemudian kapan disediakan, secara bertahap sejak aturannya diterbitkan, dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara," tuturnya.
Merdeka.com