Indonesia, Malaysia dan Kolombia Bersatu Hadapi Kampanye Hitam CPO Uni Eropa

Menko Darmin mengungkapkan ruang lingkup pertemuan membahas sejumlah isu terkini terkait minyak kelapa sawit termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, pelibatan dunia usaha dan petani kecil dan the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs).

2019-02-28 15:21:16

Para Menteri yang bertanggung jawab atas isu industri kelapa sawit tergabung dalam Ministerial Meeting Of Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) hari ini melakukan pertemuan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia, Teresa Kok dan Kementerian Pertanian Kolombia diwakili oleh Felipe Fonseca Fino selaku Direktur Unit Perencanaan Pertanian dan Pedesaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan ruang lingkup pertemuan membahas sejumlah isu terkini terkait minyak kelapa sawit termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, pelibatan dunia usaha dan petani kecil dan the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs).

Dia menyebutkan pertemuan sepakat untuk secara bersama menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa atau Uni Eropa (UE), yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive ll.

"Para menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," kata Menko Darmin.

Selain itu, dia menegaskan bahwa rancangan peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE melalui penggunaan konsep Indirect Land Use Change (ILUC) yang secara ilmiah dipertanyakan.

Kriteria yang digunakan pada rancangan peraturan tersebut secara langsung difokuskan pada minyak kelapa sawit dan deforestasi dan tidak berupaya untuk memasukkan masalah lainnya terkait lingkungan yang berkaitan dengan pengolahan lahan untuk sumber minyak nabati lainnya, oleh rapeseed.

"Lebih lanjut, konsep ILUC bukan hanya merupakan instrumen unilateral yang ditujukan untuk menyerang upaya negara-negara produsen minyak kelapa sawit dalam rangka pencapaian SDGs, namun (dengan demikian) juga menghambat semua biofuel yang diproduksi oleh negara-negara produsen kelapa sawit, (tidak hanya yang diekspor ke Eropa) dan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk melakukan Joint Mission ke Eropa untuk menyuarakan lisu ini kepada otoritas terkait di Eropa," tegasnya.

Tidak hanya itu, para menteri juga sepakat untuk terus menentang rancangan peraturan tersebut melalui konsultasi bilateral, ASEAN, WTO, dan forum lainnya yang tepat. Pada saat yang sama, negara-negara produsen minyak kelapa sawit tetap terbuka untuk melakukan dialog terkait lingkungan dengan UE dalam kerangka UN SDGs 2030, yang telah diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB, termasuk UE dan negara-negara produsen minyak kelapa sawit.

Para Menteri menyampaikan keprihatinan mereka atas kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang tertuang di dalam rancangan resolusi mengenai Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains, yang diusulkan oleh UE melalui United Nations Environment Assembly.

Pertemuan juga menyepakati untuk terus berkolaborasi dengan organisasi-organisasi multilateral, khususnya UNEP dan FAO guna meningkatkan kontribusi minyak kelapa sawit terhadap pencapaian UN SDGs 2030, di mana peran petani kecil dibahas.

"Para Menteri menyambut baik upaya-upaya CPOPC dalam menyampaikan keprihatinan mereka tentang minyak kelapa sawit dan keamanan pangan, khususnya 3-MCPDE dan GE. Pertemuan menyepakati pula posisi bersama untuk menggunakan satu batas maksimum 3MCPDE dan GE bagi semua minyak pangan dan lemak," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Codex Committee of Contaminants in Foods pada bulan April 2019. CPOPC mendukung upaya-upaya untuk memfinalisasi rancangan Code of Practice for the Reduction 3-MCPDE and GE in Refined Oils and Products.

CPOPC berkomitmen penuh untuk mewakili kepentingan negara-negara produsen minyak kelapa sawit dan mendukung penuh peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan petani kecil kelapa sawit. CPOPC akan terus mengundang negara-negara produsen kelapa sawit global lainnya untuk menjadi anggota. Sebagai contoh upaya kerja sama, seminar tentang Investment Opportunities in Palm Oil Sectorin Colombia akan dilaksanakan sore ini (28 Februari 2019).

"Para Menteri sepakat untuk menyelenggarakan Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 18 November 2019," tutupnya.

Baca juga:
Pemerintah Hapus Kewajiban Laporan Surveyor untuk Ekspor CPO dan Gas
Pemerintah Targetkan Produksi Green Fuel Capai 30 Persen
Petani Keluhkan Masih Ada Kesenjangan Dalam Penentuan Harga Kelapa Sawit
Pengusaha Harap Pertemuan Produsen Sawit Beri Solusi Hentikan Kampanye Hitam CPO
Di Pertemuan Produsen Sawit, Pemerintah Akan Bahas Kampanye Hitam CPO

(mdk/azz)