Indonesia tertinggal dari Malaysia & Vietnam dalam pemanfaatan PLTN

Rosatom, BUMN asal Rusia, tertarik berinvestasi jika pemerintah serius ingin mengembangkan pembangkit bertenaga nuklir.

2015-04-17 11:06:03

Rosatom, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asal Rusia, mengungkapkan ketertarikannya berinvestasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Rosatom saat ini tengah menggenjot partisipasi dalam pengembangan tenaga nuklir di negara Asia.

Dalam keterangan tertulis Rosatom yang diterima merdeka.com, Wakil Direktur Jenderal Rosatom Energy State Corporation Kirill Komarov menilai, negara-negara di Asia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, sehingga sektor energi menjadi sangat penting untuk keberlangsungan perputaran roda ekonomi di kawasan ini.

Pihaknya menyambut baik keseriusan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Indonesia bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Menengah, untuk merealisasikan pembangunan PLTN di Indonesia. Untuk tahap awal, BATAN akan segera membangun PLTN mini di Serpong yang ditargetkan selesai pada 2018.

Namun, 'gerak' Indonesia dalam pemanfaatan nuklir bisa dibilang terlambat. Komarov mengungkapkan Vietnam telah selangkah lebih maju dalam pengembangan industri ini. Tahun ini, Vietnam akan segera menandatangani dua kontrak pertama bersama dengan Rosatom untuk pembangunan PLTN pertama di Vietnam yang diberi nama 'Ninh Thuan 1'.

"PLTN kami mengetengahkan kombinasi sistem keselamatan aktif dan pasif serta 'core catcher', yang merupakan sumber keamanan yang sangat diperlukan. Saat ini, tidak ada satu pihak pun yang berada di daerah padat penduduk yang tidak membangun pembangkit listrik tenaga nuklir tanpa mengetahui teknik rekayasa Rusia ini (core catcher – red)," kata Komarov.

Sementara, Malaysia juga melakukan hal serupa. Rosatom sendiri mengaku siap untuk berpartisipasi dalam proses tender pembangunan PLTN pertama di Malaysia segera setelah negeri jiran itu megumumkan prosesnya.

"Dengan mempertimbangkan fakta bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Malaysia menyetujui penciptaan tenaga nuklir milik sendiri sebagai salah satu komponen dalam keseimbangan energi negara di tahun 2020, dan meskipun saat ini belum ada perjanjian antara pemerintah Rusia dan Malaysia tentang penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, kami siap untuk mengambil bagian dalam tender untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara itu bila tender diumumkan," kata Kamarov di sela-sela Conference of the Japan Atomic Industrial Forum ke-48 di Tokyo.

Kepala Badan Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/ IAEA) Yukiya Amano mengatakan, permintaan tenaga nuklir dunia memang terus meningkat, dan Asia merupakan wilayah dengan pertumbuhan pemanfaatan energi nuklir terbesar di dunia.

"13 dari 30 negara yang menggunakan eneri nuklir membangun PLTN yang baru. Dari 65 PLTN baru yang sedang dibangun, dua pertiganya berada di Asia. Ini sangat bisa dipahami mengingat pertumbuhan ekonnomi Asia beberapa tahun belakangan begitu mencengangkan," kata Amano.

Sebelumnya, Batan bakal terus mendorong pemerintah untuk berani membangun PLTN. "Masalahnya, keputusan untuk go nuklir atau tidak, itu ada di presiden. Sebelumnya sudah pernah disampaikan. Tapi belum ada jawaban. Nanti kalau ketemu lagi akan saya tanyakan," ujar Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Institut Komunikasi Nasional (IKN), dan PT Sewatama bertajuk "Energi Kita: PLTN yang aman dan efisien untuk atasi krisis listrik", Jakarta, Minggu (12/4).

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan Indonesia tak kekurangan ahli tenaga nuklir. Bahkan, sekitar 15 tenaga ahli Indonesia sudah ikut mengoperasikan sejumlah reaktor nuklir dunia.

Atas dasar itulah, menurut Nasir, Indonesia sudah siap untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). "Kemampuan sumber daya manusia luar biasa, ini yang dibutuhkan sudah tersedia," ujarnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi dapat merampungkan target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam lima tahun. Sayangnya lagi, program tersebut tak melirik nuklir sebagai energi alternatif pembangkit listrik.

"Saya ingatkan Menteri ESDM Sudirman Said hati-hati dengan 35.000 MW, apa lagi tanpa energi nuklir. Alternatif enegi paling efisien ya PLTN," kata Anggota Komisi VII DPR-RI Agus Sulistiyono.

Dia khawatir, proyek ambisius itu bakal menemui kegagalan. Seperti halnya kegagalan pemerintahan terdahulu mewujudakan listrik 10.000 megawatt. Selain itu, Agus juga menyayangkan kebijakan Energi nasional digagas Dewan Energi Nasional (DEN) menempatkan nuklir sebagai alternatif terakhir dalam pengembangan ketahanan energi nasional.

Pemerintah Rusia sendiri melalui Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia VI Matvienko mengungkapkan minatnya membangun PLTN di Indonesia. Selain itu, Negeri Beruang Merah tersebut juga berminat bekerja sama membangun poros maritim dan menanggulangi terorisme.

"Kita juga membahas kesempatan meningkatkan sistem-sistem teknologi satelit rusia di indonesia," katanya usai mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta.

Baca juga:
Batan target PLTN 5 ribu MW di Bangka Belitung operasi 2025
Batan: PLTN bakal jalan asal Jokowi setuju
RI kaya bahan baku nuklir, cukup untuk proyek listrik 35 ribu MW
Batan: PLTN itu menguntungkan, limbahnya bisa didaur ulang
Menristek & DPR diskusikan tenaga nuklir untuk atasi krisis listrik
Proyek listrik 35 ribu MW, DPR sayangkan energi nuklir tak dilirik

(mdk/bim)