Ini 21 nama calon DK-OJK bakal dibawa Sri Mulyani ke Jokowi
Dari 21 nama ini, akan dipilih 14 nama oleh Presiden Jokowi untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Keuangan sekaligus Ketua Pansel Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sri Mulyani, mengumumkan 21 nama calon dewan komisioner OJK yang lolos seleksi tahap akhir. Nama ini kemudian akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Dari 21 nama ini, akan dipilih 14 nama oleh Presiden Jokowi untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Mengapa OJK meminta agar Industri Jasa Keuangan memperkuat governansi? “Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,” kata Sophia.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
"5 berasal dari BI, 5 OJK, 5 Industri, 3 kemenkeu, 2 akademisi, 1 pemerintahan non kemenkeu," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (13/3).
Ke-21 nama berdasarkan posisinya antara lain:
Ketua:
1. Sigit Pramono
2. Wimboh Santoso
3. Zulkifli Zaini
Wakil Ketua:
1. Riswinandi
2. Agus Santoso
3. Etty Retno Wulandari
Pengawas Perbankan:
1. Heru Kristiyana
2. Agusman
3. Dwityapoetra Soeyasa Besar
Pengawas Pasar Modal:
1. Nurhaida
2. Arif Baharudin
3. Freddy R Saragih
Asuransi Dana Pensiun:
1. Edy Setiadi
2. Hoesen
3. Adi Budiarso
Dewan Audit:
1. Haryono Umar
2. Ahmad Hidayat
3. Maliki Heru Santosa
Edukasi dan Perlindungan Konsumen:
1. Tirta Segara
2. Firmanzah
3. Yohanes Santoso Wibowo
Presiden, lanjutnya, akan kembali menyaring untuk menjadi 14 nama yang diserahkan ke DPR. Kemudian, DPR akan melakukan uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test).
"Presiden punya waktu sampai 29 maret batasnya untuk menyampaikan ke DPR."
Baca juga:
OJK: Dari 250 juta penduduk, cuma 500.000 jadi investor saham
Ini penyebab 5 calon petahana OJK tak lolos seleksi
5 Perempuan lolos seleksi tahap III DK-OJK, ini kata Sri Mulyani
Ini 30 orang lolos seleksi tahap III pemilihan Dewan Komisioner OJK
Pansel siapkan puluhan pertanyaan buat 30 calon Dewan Komisioner OJK