Ini 8 hal yang jadi faktor buruknya transportasi di Indonesia
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan ada 8 faktor yang memengaruhi baik buruknya sistem transportasi di suatu negara. Sayangnya, dari faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa transportasi di Indonesia masih perlu banyak perbaikan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan ada 8 faktor yang memengaruhi baik buruknya sistem transportasi di suatu negara. Sayangnya, dari faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa transportasi di Indonesia masih perlu banyak perbaikan.
Pertama, jumlah penduduk. JK menilai jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat, sehingga kebutuhan pun juga ikut meningkat. Kedua, volume kendaraan juga terus meningkat, bahkan jumlahnya melebihi total penduduk di Indonesia.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
"Kendaraan mobil naik sejuta per tahun, sepeda motor kira-kira 8 juta naiknya. Itu lebih tinggi daripada jumlah penduduk," kata JK di Jakarta, Selasa (31/1).
Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi suatu negara, maka arus barang juga bertambah. "Kemudian infrastruktur. Kalau jumlah penduduk naik, dan kendaraan naik tapi jumlah jalan atau panjang jalan tidak ditambah pasti akan terjadi kemacetan yang panjang, termasuk kualitasnya," imbuhnya.
Kelima, jenis angkutan umum. Makin besar angkutan umum, maka kapasitasnya akan semakin baik. JK menilai, angkutan umum yang berukuran kecil justru akan menambah kemacetan.
"Berikutnya manajemen lalu lintas. Coba lihat pembangunan MRT di Thamrin-Sudirman, tidak menyebabkan kemacetan ternyata. Ini karena orang Jepang yang bikin, bikin manajemen trafiknya bagus, dihitung di mana duluan dikerjakan, mana belakangan, di mana lewatnya akhirnya tidak ada kemacetan walaupun dipersempit jalan," jelas JK.
Ketujuh, disiplin masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas. Kedelapan, disiplin petugas (Kepolisian) dalam mengatur lalu lintas dan masyarakat.
"Jadi baik-buruknya suatu transportasi banyak faktornya. Dan faktor itu saling berpengaruh satu sama lain. Ujungnya seperti itu, berapa kecepatan per KM rata-rata jadinya, dan berapa kecelakaan yang terjadi," pungkasnya.
Baca juga:
Wapres JK: Sistem transportasi Tanah air masih perlu diperbaiki
Wapres JK akui pencabutan subsidi listrik dorong inflasi di 2017
JK: Berpikirlah seperti GO-JEK Cs, bisa jadi solusi atasi kemacetan
JK: Selain Bandung, kereta cepat Jakarta-Surabaya harus dibangun
JK: Kita kelebihan transportasi, tapi kekurangan infrastruktur
Wapres JK tegaskan pasien antraks harus diperlakukan khusus
JK terima cuitan SBY 'juru fitnah berkuasa' sebagai masukan