Ini Alasan Pemerintah Gencar Incar Investasi Asing
Pengamat APBN, Awalil Rizky mengatakan kebutuhan negara akan investasi asing tidak hanya sekedar nilai investasi yang ditanamkan. Melainkan kebutuhan transfer teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. "Modal asing ini dibutuhkan selain jumlah transfer adalah transfer teknologi," katanya.
Pengamat APBN, Awalil Rizky mengatakan kebutuhan negara akan investasi asing tidak hanya sekedar nilai investasi yang ditanamkan. Melainkan kebutuhan transfer teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
"Modal asing ini dibutuhkan selain jumlah transfer adalah transfer teknologi," kata Awalil dalam diskusi 'BKPM Kementerian Investasi?', Jakarta, Sabtu (10/4).
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Bagaimana BRImo membantu nasabah berinvestasi? Nasabah juga kini semakin mudah berinvestasi melalui BRImo. Kini Anda dapat melakukan pembelian emas, surat berharga, dana pensiun, hingga pembukaan deposito hanya dari smartphone.
-
Siapa yang mendorong investasi masuk ke daerah agar berkolaborasi dengan UMKM setempat? Di sisi lain, pihaknya mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan pelaku UMKM setempat.
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Kenapa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpesan agar hilirisasi tetap dilanjutkan? Ia pun berpesan bahwa siapapun nanti menteri investasi selanjutnya, tugasnya adalah melanjutkan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan agar hilirisasi jangan sampai dibubarkan.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
Kehadiran investasi asing juga memudahkan Indonesia masuk dalam ekosistem perdagangan internasional. Tak hanya itu, ini juga membuka peluang produk buatan asli Indonesia ini terjual ke pasar global dengan adanya pasar terbuka.
Secara umum jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia memang angkanya tinggi. Namun hal ini tidak dibarengi dengan realisasi dari investasi.
Perkembangan investasi asing di Indonesia cenderung melandai dan terbagi menjadi dua, investasi langsung dan portofolio. Meski sempat menurun karena pandemi, kini investasi asing masuk ke sektor perbankan dan utang dagang.
"Investasi lainnya seperti di perbankan, utang dan seterusnya ini agar rawan," kata dia.
Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) seharusnya cermat dalam menerima modal asing. Bila ceroboh, modal asing ini akan menjadi bumerang karena merugikan negara di masa mendatang.
"Nah ini setannya di perincian yang menurut saya ini BKPM harus mengambil peranan," kata dia.
Dia menjelaskan habitatnya pebisnis hanya mencari keuntungan dan kemudahan berusaha. Jarang sekali ada yang memikirkan kepentingan negara. Bagi pengusaha membayar pajak dan tidak melanggar aturan sudah cukup.
"Yang penting bagi mereka itu hanya membayar pajak dan tidak melanggar hukum . Kalau dia mikirin rakyat itu bukan habitatnya pebisnis. Itu haknya pebisnis untuk menghitung itu," kata dia.
Peran negara untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pebisnis dan keberpihakan kepada rakyat tidak terlihat. Pemerintah daerah dan pelaku usaha seringnya tidak menjadi sekutu.
Maka, peran BKPM harus hadir menjembatani kedua pihak. BKPM harus bisa menjelaskan kepada internal pemerintah khususnya kepala negara yang memiliki wewenang tertinggi dalam mengambil kebijakan.
Sisi lain BKPM harus bisa meyakinkan pengusaha kalau pemerintah akan melakukan berbagai hal yang menjamin kemudahan berusaha dan mendatangkan keuntungan. Meskipun hal ini kata Awalil terdengar klise karena sinkronisasi dan harmoni kebijakan memang sulit diwujudkan.
"Tentu ini memang jadi mimpi karena salah satu yang mahal dari birokrasi Indonesia ini sinkronisasi dan harmoninya kebijakan," kata dia.
Baca juga:
Berubah jadi Kementerian, Anggaran BKPM Naik 2,5 Kali Lipat
Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Solusi Benang Kusut Investasi
BKPM Berubah Nama Menjadi Kementerian Investasi
Bos BKPM: Hari ini yang Menguasai Dunia Adalah Orang yang Menguasai Ekonomi
Bos BKPM Ingin Kabupaten Buton Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Aspal
BKPM Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 966 Pegawai
BKPM Ikut Arahan Presiden Soal Pembentukan Kementerian Investasi