Ini Daftar Proyek Strategis 2022
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memaparkan sejumlah proyek strategis nasional pada 2022. Proyek ini sejalan dengan langkah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memaparkan sejumlah proyek strategis nasional pada 2022. Proyek ini sejalan dengan langkah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2021, mengatakan program prioritas diharapkan mengatasi masalah daerah, pengembangan potensi daerah hingga mendukung capaian pembangunan nasional.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Bagaimana Indonesia ingin meningkatkan indeks tanam dan produksi beras nasional? Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat dan konkrit dalam jangka pendek untuk meningkatkan index tanam dan produksi beras nasional melalui sejumla program. Program yang dijalankan antara lain Perluasan areal tanam melalui program, Optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi sekali dalam setahun, sistem tanam terpadu pada lahan sawah dataran rendah (padi gogo) di areal perkebunann dan Peningkatan Indeks Tanam melalui optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi 2-3 kali dalam setahun.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Dikutip dari Antara, Kamis (25/2), proyek prioritas nasional pada 2022 yakni kawasan industri dan 31 smelter, peningkatan peran UMKM, energi terbarukan, food estate, dan 10 destinasi wisata.
Kemudian major project di wilayah Papua, ibu kota negara, reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, reformasi pendidikan keterampilan, jaringan pelabuhan utama terpadu, dan transformasi digital.
Nantinya, hasil pembahasan proyek prioritas dalam rapat virtual itu akan dikawal hingga Musrenbangnas dan menjadi masukan penyusunan RKP 2022, rencana kerja kementerian/lembaga 2022, dan rencana kerja pemda 2022.
Dia menambahkan transformasi sosial ekonomi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah, hingga pemerataan pembangunan juga penting, mengingat kontribusi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih paling tinggi, yakni 60,1 persen. Kemudian, disusul Pulau Sumatra dengan kontribusi 21,2 persen, sedangkan wilayah lain menyumbang sebagian kecil terhadap ekonomi Indonesia.
Vaksinasi Covid-19 Percepat Pemulihan Ekonomi
Dalam kesempatan itu, Menteri PPN juga menekankan pentingnya vaksinasi untuk mempercepat pemulihan. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan pada September 2021 kurva penambahan kasus COVID-19 bisa menurun dan herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai pada Maret 2022.
Jika vaksinasi dipercepat, penurunan kurva kasus COVID-19, kata dia, diperkirakan bisa menurun pada Juli 2021.
"Mobilitas penduduk bisa lebih lega, ekonomi bergerak, konsumsi bergerak, dengan demikian akan mendorong pengeluaran rumah tangga dan ini menjadi engine bagi PDB kita yang masih didominasi pengeluaran rumah tangga," imbuhnya.
Menteri Suharso menambahkan pelajaran dari mitigasi COVID-19 harus menjadi acuan bagi penanganan tuberkulosis, malaria, hingga kusta, termasuk peningkatan standar layanan kesehatan melalui puskesmas.
Catatan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan, hanya 18-30 persen puskesmas yang memenuhi standard dan dibidik meningkat hingga 71 persen pada 2022.
Selain itu, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap sebagai reformasi kesehatan turut menjadi salah satu prioritas RKP 2022.
"Imunisasi dasar lengkap kita baru 57 persen secara nasional, negara tetangga sudah di atas 90 persen bahkan 100 persen. Kita ingin itu naik dan pada 2024 bisa mencapai 100 persen. Imunisasi dasar ini juga harus menjadi perhatian kepala daerah," ujar Menteri Suharso.
(mdk/bim)