Ini keuntungan jika pemerintah kembali beri subsidi BBM Premium
Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi menyarankan pemerintah untuk kembali memberikan subsidi kepada komoditas vital seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pemberian subsidi ini katanya bisa meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi menyarankan pemerintah untuk kembali memberikan subsidi kepada komoditas vital seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pemberian subsidi ini katanya bisa meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
"Pemerintah keliru dalam melihat subsidi, karena menganggap sebagai beban. Padahal subsidi bisa diposisikan sebagai biaya untuk membangkitkan penghasilan masyarakat, yang ujungnya dapat membangkitkan peningkatan penerimaan pajak," kata Kusfiardi di Jakarta, Minggu (20/5).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
Menurut dia, ketika pemerintah tidak memberikan subsidi pada komoditas penting, pada prinsipnya bukan hanya merugikan pelaku bisnis. Negara juga rugi karena potensi pajak yang diberikan menjadi tidak optimal.
Itu sebabnya Kusfiardi khawatir, jika kebijakan tersebut terus berlanjut maka akan berdampak semakin buruk. Yaitu, perekonomian yang semakin melambat dan menurun. Jika itu terus terjadi, maka tidak ada sektor-sektor produksi baru yang muncul dan pasar Indonesia justru dikuasai produk-produk impor.
"Akhirnya yang menikmati potensi perekonomian kita adalah para importir dan industri asing. Padahal, seharusnya kebijakan harga termasuk BBM, dibuat untuk mendorong akselerasi perekonomian nasional," kata dia.
Tidak hanya mengancam penerimaan negara, tidak diberikannya subsidi juga menunjukkan bahwa pemerintah salah urus dan tidak memiliki pemetaan serta roadmap yang jelas. Dihapusnya subsidi ternyata juga tidak sesuai dengan konstitusi.
Karena menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. "Clear bahwa itu adalah kewajiban. Dan pemerintah sudah melanggar konstitusi," lanjut dia.
Terkait subsidi BBM, saat ini Pemerintah memang hanya memberikan subsidi kepada BBM jenis Solar. Sedangkan Premium, meski harganya diatur pemerintah namun Pemerintah tidak memberikan subsidi.
Baca juga:
Ini alasan ESDM usulkan subsidi Solar diubah menjadi Rp 1.500 per liter
Pemerintah tunggu audit BPK soal penambahan subsidi solar
Ingin cair cepat, tambahan subsidi Solar diusul melalui dana cadangan devisa
3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY
Pertamina MOR III tambah stok BBM dan elpiji jamin kebutuhan saat Ramadan