Ini peran Fintech sebagai solusi keterbatasan pembiayaan pembangunan
Ini peran Fintech sebagai solusi keterbatasan pembiayaan pembangunan. Menteri Bambang mengatakan salah satu peran Fintech di mana memobilisasi uang yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. Dan, memobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan lokakarya terkait peran teknologi keuangan dalam pembangunan. Lokakarya tersebut sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pengarusutamaan pembangunan inklusif melalui teknologi keuangan dan membangun momentum pemanfaatan layanan keuangan digital dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan financial technology (fintech) diharapkan dapat menjadi jawaban dari tantangan sistem keuangan di Indonesia. Selain itu, fintech didorong untuk mampu menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal.
"Fintech sebagai salah satu elemen strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif, dan sekaligus dapat menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal," ujar Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/5).
Menteri Bambang menjelaskan ada tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan oleh pemanfaatan Fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Kedua, mobilisasi uang yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan seperti energi bersih, dan membiayai inovasi yang penting dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan.
"Dari hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur pada 2018 sekitar Rp 5.248 Triliun, namun dengan
keterbatasan kapasitas fiskal maka 62 persen sumber pembiayaan harus berasal dari masyarakat," ungkap Menteri Bambang.
"Kami melihat Fintech memiliki kapabilitas untuk mengisi potensi pasar yang cukup besar tersebut, sehingga pada akhirnya Fintech juga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin melalui pembiayaan usaha, akses terhadap air bersih dan listrik, dan pengelolaan keuangan untuk pendidikan dan kesehatan," pungkasnya.
-
Siapa yang berperan dalam pengembangan jaringan pelayaran dan perdagangan Banggai? Dilansir dari Kemdikbud.go.id, pelayaran dan perdagangan Banggai yang telah berlangsung pada masa sebelum abad ke-19 ini merupakan faktor penting dalam menggerakkan jalur-jalur yang menghubungkan sejumlah pelabuhan dan membentuk dinamika di kawasan timur Sulawesi. Para pedagang dan pendatang dari Bugis, Buton, Gorontalo, Mandar, Bajo, China, dan Arab berperan besar dalam pengembangan jaringan pelayaran dan perdagangan Banggai.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Kenapa OJK meluncurkan roadmap Fintech P2P lending? Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
Baca juga:
BI perlu antisipasi perkembangan fintech
OJK dorong bank rangkul perusahaan fintech
Menko Darmin: Kalau belum besar, pebisnis fintech dapat insentif
OJK bentuk pusat inkubator agar perusahaan fintech berumur panjang
Kurangi kemiskinan, Kadin dorong perkembangan industri fintech
Dari 600 perusahaan Fintech, baru 157 yang melapor ke OJK
Cermati dapat pendanaan Seri A dari Orange Growth Capital