Ini rekomendasi Rembuk Nasional 2017 bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan

Presiden Jokowi-JK telah menjadikan sektor maritim sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Sekaligus menjadi terobosan baru dalam sejarah politik pembangunan Indonesia. Seperti diketahui Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Hal ini tentu berpotensi besar menjadi Poros Maritim Dunia.

2017-10-23 20:45:29

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menjadikan sektor maritim sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Sekaligus menjadi terobosan baru dalam sejarah politik pembangunan Indonesia.

Seperti diketahui Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Hal ini tentu berpotensi besar menjadi Poros Maritim Dunia.

Ketua Tim Rembuknas 2017 Ridwan Djamaluddin mengatakan, Rembuk Nasional Kemaritiman bertujuan untuk mengukuhkan jatidiri bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar.

"Diharapkan juga, kegiatan ini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sektor ekonomi yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan Indonesia," ujar Ridwan dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10).

Dia menjelaskan, dalam Rembuk Nasional Kemaritiman dan Kelautan muncul berbagai rekomendasi dari para narasumber dan peserta rembuk yang berasal dari berbagai bidang akademisi, asosiasi, pemerintah daerah dan lain-lain.

Di permasalahan produksi ikan misalnya, saat ini produksi ikan 44,44 juta ton, realisasi 2015-2017 mencapai 29,42 juta ton atau 9,8 juta ton per tahun. Rekomendasi yang muncul adalah akselerasi perizinan penangkapan ikan, terutama di wilayah pengelolaan perikanan.

"Selain itu juga diperlukan prioritas bantuan sarana dan prasarana untuk untuk peningkatan produksi ikan budidaya di laut. Serta perlu kebijakan perkuatan pengusaha nasional dan BUMN untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE dan laut lepas," tegasnya.

Sedangkan, produksi garam 10,7 juta ton, realisasi 2015-2017 3,05 ton. Di sektor ini direkomendasikan perlu dukungan infrastruktur (irigasi dan jalan) pada sentra produksi garam di Indramayu (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), Rembang (Jawa Tengah), Bima (NTB), Kupang (NTT), dan Jeneponto (Sulawesi Selatan).

"Selain itu harus ada pemanfaatan lahan garam yang terlantar di Teluk Kupang, NTT. Serta perlu kebijakan yang memberikan insentif kepada swasta untuk investasi industri garam non evaporasi," katanya.

Selanjutnya, program yang diingat masyarakat ialah pengembangan 800 kampung nelayan. Program ini mestinya mendapat prioritas tinggi untuk mewujudkannya dalam sisa masa kerja kabinet.

"Perlu sinergi dengan kementerian desa, BUMN, dan Pemda untuk akselerasi program dengan mengutamakan kampung-kampung di sekitar pelabuhan ikan," tegasnya.

Di bidang pariwisata bahari, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Kemenpar Indroyono merekomendasikan deregulasi perpajakan dan impor peralatan wisata bahari. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur destinasi wisata. "Serta pemberdayaan masyarkat lokal sebagai tuan rumah destinasi wisata dan penguatan SDM penunjang wisata bahari," kata Indroyono.

Indroyono juga merekomendasikan pengintergrasian aplikasi vessel declaration dengan aplikasi yachter online. Itu Untuk mendatangkan kunjungan wisman 4 juta orang dan 6000 kapal yacht. Sehingga proses masuknya yacht lebih simple, efisien, cepat sekaligus memudahkan pengawasan.

"Deregulasi kebijakan kunjungan wisata kapal layar (yacht) asing, terutama CIQP (custom, immigration, quarantine, port) satu atap. Pembangunan fasilitas marina, sehingga akan mengoptimalkan potensi Bahari Indonesia tidak hanya sebagai destinasi kunjungan tetapi lebih sebagai destinasi hub/home base kapal wisata yacht asing yang memberikan keuntungan dan dampak ekonomi lebih besar ke negara. Tahap awal marina biaya APBN," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan industri Pariwisata, Dadang Rizki Ratman dalam rekomendasinya mengatakan dibutuhkan restrukturisasi tarif handaling di pelabuhan oleh Pelindo yang dinilai terlalu mahal. Juga dibutuhkan deregulasi kebijakan industri wisata cruise, sehingga Indonesia tidak hanya sebagai destinasi kunjungan tetapi lebih sebagai destinasi hub/home base kapal wisata cruise.

"Untuk mendatangkan 1.000 call cruise, juga perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi seperti Pelabuhan Belawan-Medan, Tanjung Priok-Jakarta, Tanjung Perak-Surabaya, Makassar, Benoa- Bali dan “destination port cruise” potensial yaitu Tanjung Emas-Semarang, Sabang-Aceh, Celukan Bawang – Bali, Pelabuhan Balikpapan-Kaltim, dan Teluk Bayur–Padang," tutur Dadang.

Sedangkan untuk 19 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sudah terealisasi 14 KSPN Bahari. Rekomendasi yang diberikan meliputi mengembangkan model kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KBPU) pada KSPN terpilih.

"Pada KSPN inisiasi Pemerintah lebih dominan, Pemda mendukung," ucapnya.

Dadang menambahkan, dari target 45 destinasi selam, saat ini sudah terealisasi 46 destinasi selam. Namun untuk mengembangkannya, dirinya merekomendasikan setiap destinasi selam ditetapkan carrying capacity, tingkat risiko, dan kualifikasi penyelam.

"Juga diperlukan kebijakan sertifikasi penyelam di bawah koordinasi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI)," jelasnya.

Baca juga:
Menteri Susi akan buat museum kapal pencuri ikan Indonesia
KKP tegaskan kinerja neraca perdagangan ikan kerapu positif
Ini prestasi sektor kelautan dan perikanan selama 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK
BKIPM bongkar modus penyelundupan koral Indonesia keluar negeri
Indonesia diserbu ikan patin asing ilegal, pemerintah perketat pengawasan
Menteri Susi masuk daftar 100 wanita paling berpengaruh dunia 2017 versi BBC
Anda akan menemukan petugas BKIPM di bandara, ini tugasnya

(mdk/sau)