Ini solusi Bappenas kejar ketertinggalan infrastruktur RI
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara di ASEAN.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara di ASEAN.
Sementara itu, anggaran infrastruktur pemerintah tahun 2015-2019 hanya mampu membiayai sebesar 41 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Gap ini didorong oleh Pemerintah untuk dapat diisi oleh BUMN dan swasta.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
"Skema Kerjasama Pemerintah dengan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan solusi untuk mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Indonesia," kata Bambang, Sabtu (11/3).
Menurutnya, pembiayaan proyek KPBU dan PINA yang memiliki rentang waktu jangka panjang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dari instrumen-instrumen investasi jangka panjang seperti penawaran umum perdana saham (IPO), obligasi jangka panjang dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
Belum tersedianya instrumen investasi jangka panjang dalam jumlah yang cukup, membuat investor yang mengelola dana jangka panjang memilih menempatkan ke instrumen investasi jangka pendek. Meskipun penempatan tersebut mengandung risiko tidak tercapainya target return karena terjadinya miss-macth.
'Dengan target pembangunan infrastruktur yang progresif dan keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dan PINA, maka peran underwriter akan menjadi signifikan dalam mempertemukan investee dan investor jangka panjang,” ujar Bambang.
Baca juga:
Pemerintah cari investor kembangkan peternakan di LP Nusa Kambangan
Bappenas: Infrastruktur RI kalah dibanding kota menengah di China
Luhut panggil 3 menteri bahas proyek tanggul raksasa Jakarta
Bappenas: Proyek dana besar jadi tak bermanfaat karena ego sektoral
Bappenas: Jangan terlalu berharap pada APBN membangun infrastruktur
Bappenas ajak Hong Kong investasi di infrastruktur RI
Bappenas minta pemda buat kebijakan ekonomi berbasis kearifan lokal