Ini tawaran pengusaha ke Jokowi percepat pembangunan infrastruktur
"Kami menawarkan kebijakan strukturisasi aset, yaitu aset-aset yang sudah matang bisa disewakan dan dipakai untuk pendanaan."
Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa menawarkan skema sekuritisasi aset untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Selama ini, investor asing cenderung lebih tertarik pada proyek-proyek yang telah beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang terukur. Karena itu, dia mengatakan sekuritisasi bisa menjadi solusi yang memudahkan investor untuk langsung menginvestasikan dananya dan menghasilkan keuntungan, tanpa harus mengurus perizinan dan birokrasi yang rumit.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Mengapa pembangunan infrastruktur di Kutai Timur perlu dipercepat? Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
-
Siapa yang ikut berperan dalam pengembangan infrastruktur pendakian di Kirgistan? Pembangkit listrik tenaga surya dibangun untuk menghasilkan energi di beberapa area wisata Kirgistan yang terpencil.Selain itu, pembuatan jalur pendakian nasional melalui kerja sama antara Pariwisata Berbasis Komunitas dengan USAID juga dijalankan di Kirgistan.
Dalam skema ini, investor akan memberikan dana di depan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa mengembangkan proyek yang lain. Sementara investor akan mendapatkan kepastian pendapatan dari proyek yang disekuritisasi (yang sudah jadi).
Salah satu contoh praktiknya adalah, proyek yang potensial untuk disekuritisasi seperti pembangkit listrik dan jalan tol. Kedua jenis proyek ini dinilai telah menghasilkan keuntungan yang terukur, baik dari tarif tol maupun tarif listrik. Lokasi proyek yang berada di perkotaan juga menjadi salah satu faktor penentu.
"Kami menawarkan kebijakan strukturisasi aset, yaitu aset-aset yang sudah matang bisa disewakan dan dipakai untuk pendanaan. Sehingga BUMN tidak perlu mengharapkan duit receh yang butuh waktu lama, baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan anggaran yang lain bisa dipakai untuk membiayai proyek-proyek lain," kata Erwin di Jakarta, Kamis (17/11).
Skema ini muncul karena adanya keterbatasan dari BUMN dalam membiayai proyek infrastruktur pemerintah. Apalagi, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 5.000 triliun untuk merealisasikan proyek infrastruktur hingga tahun 2019.
"Kalau kita melihat realisasi APBN itu tidak sampai kurang lebih 12 persen dari total kebutuhan per tahun sekitar Rp 1.000 triliun untuk membangun infrastruktur. Sehingga peluang untuk pelaku swasta sangat besar. Bagaimana kita bisa mendatangkan pendanaan sehingga ketertinggalan bisa dikejar," imbuhnya.
Dia berharap, pemerintah bisa menerapkan skema ini dan menguatkannya melalui Undang-Undang, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Presiden. Hal ini mengingat yang diinvestasikan adalah aset negara, dan juga peraturan terkait yang akan mengatur soal kepemilikan hak investor mengenai pendapatan proyek tersebut.
"Banyak investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia untuk bangun infrastruktur. Tapi yang jadi pertanyaan, banknya mana? Proyeknya mana? Jalan yang terbaik adalah mensekuritusasi," jelas Erwin.
Baca juga:
Ini alasan proyek 35.000 MW Jokowi hanya tercapai 19.000 MW di 2019
Ini rahasia pemerintah percepat pembangunan infrastruktur di 2017
Tax Amnesty berhasil, pengusaha tagih realisasi proyek infrastruktur
Kereta Yogyakarta-Magelang diusulkan jadi proyek strategis nasional
Ini alasan KPK tunggu BPKP usut mangkraknya 34 proyek listrik