Ini yang akan dilakukan bos pajak usai Tax Amnesty berakhir
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi akan melakukan pembenahan data base wajib pajak setelah berakhirnya program Tax Amnesty. Pembenahan akan membantu Direktorat Jendral Pajak dalam mengimbau wajib pajak di kemudian hari.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi akan melakukan pembenahan data base wajib pajak setelah berakhirnya program Tax Amnesty. Pembenahan akan membantu Direktorat Jendral Pajak dalam mengimbau wajib pajak di kemudian hari.
"Membenahi data base (usai Tax Amnesty), databasenya saya benahi, akurat kemudian bisa kita gunakan untuk mengimbau masyarakat nantinya," ujar Ken di Kantor Pajak LTO Sudirman, Jakarta, Jumat (31/3).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
Selain memperbaiki data base, data wajib pajak juga akan dianalisis kembali untuk memastikan apakah data yang disampaikan terbukti kebenarannya. "Ada pasti, analisis datanya. Jadi misalnya saya punya rumah satu, sekarang saya lapor lima. Kan kita Analisis, yang empat itu disewakan enggak," ungkapnya.
Ken mengakui, minat masyarakat cukup tinggi dalam melakukan pembayaran pajak selama tiga periode pengampunan pajak. "Masyarakat animonya juga bagus. Artinya mereka sudah mulai membayar pajak, karena menyenangkan orang lain. Kepatuhan pajaknya meningkat," ungkapnya.
"Misalnya menyenangkan orang lain karena pajak digunakan misalnya untuk sekolah, bangun jembatan. Kan orang lain yang senang. Gotong royong kok," tambahnya.
Baca juga:
Bos BI tak setuju DJP jual bebas kartu KartinI
Bos pajak batalkan aturan intip transaksi kartu kredit masyarakat
Menko Darmin akui Tax Amnesty loyo di periode terakhir
Sri Mulyani: Taksi online atau konvensional harus kena pajak sama
Bos BI jelang Tax Amnesty berakhir: Ini prestasi tinggi