Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

impor beras

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras terjadi karena program bantuan sosial (bansos) pangan yang aktif digelontorkan pemerintah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, program bansos pangan justru bertujuan untuk memenuhi pasokan dan menstabilkan harga beras yang terus alami kenaikan.

"Kan (bansos) itu merupakan bagian dari mengatasi pasokan pangan, menstabilkan harga (beras)," kata Haryo kepada awak media di Jakarta, (13/2).

Haryo menyebut, kenaikan harga dan kelangkaan beras disebabkan mundurnya musim tanam akibat dampak El-Nino.

Anak buah Menko Airlangga ini mencatat, produksi beras dalam negeri pada periode Januari sampai Maret diperkirakan hanya 5,8 juta ton. Angka ini turun sekitar 37 persen dibandingkan periode yang sama 2023 lalu.

"Kenaikan harga beras itu, sejauh informasi yang saya terima itu dipengaruhi oleh mundurnya musim tanam," kata Haryo.

Dia bilang masalah kenaikan harga dan kelangkaan beras ini sudah dimonitor Presiden Jokowi. Bahkan dia baru saja menghadiri rapat bersama kepala negara untuk mengatasi situasi terkini.

"Tadi baru ada rapat terkait tersebut yang dipimpin Presiden (Jokowi). Artinya Kemenko Perekonomian memonitor perkembangan harga pangan termasuk beras dan berkoordinasi dengan stakeholders ya, KL terkait, kemudian juga memonitor di lapangan," beber Haryo.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk melakukan impor beras juga menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi stok beras dalam negeri.

Antara lain tingginya harga beras impor akibat kenaikan harga pupuk dunia. Ini merupakan dampak dari terganggunya pasokan bahan baku pupuk akibat perang Rusia dengan Ukraina.

Tak hanya itu, konflik di Terusan Suez juga membuat situasi dunia makin runyam. Akibatnya rantai pasok pangan dunia jadi terganggu.

"Kemudian juga rantai pasok global, akibat konflik di Terusan Suez, itu mengganggu juga pasokan pangan dunia, di Asia. Jadi hal-hal tersebut mengganggu," imbuh Haryo.

Untuk itu, pemerintah sudah memerintahkan Perum Bulog agar mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).

Percepatan penyaluran beras SPHP ini diharapkan dapat menekankan harga beras yang terus melambung.

"Terus juga mempercepat impornya juga. Jadi yang mendapatkan penugasan Bulog, diperintahkan kepada Bulog mempercepat proses impor dan penyaluran," kata Haryo.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti ihwal kenaikan harga dan kelangkaan beras di pasaran yang banyak dikeluhkan masyarakat selaku konsumen.

Eliza menilai, tren kenaikan harga beras dan kelangkaan beras ini dipengaruhi oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun politik.

"Karena pemerintah mengguyur bansos, akibatnya stok CBP di Bulog saat ini hanya sekitar 1,2 juta, tidak cukup kuat mengintervensi kenaikan harga di pasar," ungkap Eliza saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (13/2).

Senada, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Reynaldi mencatat, harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram (kg). Sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp18.500 per kg.

"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (12/2).

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

13 Februari 2024 12:41

Artikel ini ditulis oleh

Editor Anisyah Al Faqir

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Topik Terkait

Reporter

Sulaeman

harga beras mahal Airlangga Bantah Kenaikan Harga Beras Akibat Bansos Pangan, Ini Alasannya

Program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.

Baca Selengkapnya

bansos Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

menko PMK Muhadjir Effendy Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya

Harga Beras Panen Bergeser, Mendag Tak Bisa Pastikan Harga Beras Turun Dalam Waktu Dekat

Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga beras.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya

Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya

bansos Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun

Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya