Inkonsistensi pemerintah dinilai bikin Pertamina rugi jual premium
Pemerintah masih kurang bayar terhadap Pertamina atas penjualan premium sebesar Rp 13 triliun.
Ketidakkonsistenan pemerintah dalam menetapkan harga premium dinilai menjadi penyebab Pertamina menderita kerugian. Saat ini, pemerintah masih kurang bayar terhadap Pertamina atas penjualan premium sebesar Rp 13 triliun.
"Saat ini apa coba, masyarakat dirugikan dengan membeli premium. Artinya masyarakat harus menutupi kerugian yang ditanggung Pertamina," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara dalam diskusi "Energi Kita" yang digagas RRI, merdeka.com, Sewatama, IJTI, IKN di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/9).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Mengapa Pertamina ingin meningkatkan kualitas BBM Subsidi? Pertamina pernah menjalankan Program Langit Biru dengan menaikkan (kadar oktan) BBM Subsidi dari RON 88 ke RON 90.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Mengapa Pertamina terus berupaya untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran? Pertamina, lanjut Nicke, akan terus berupaya untuk agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang berhak. Upaya-upaya tersebut antara lain penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
Menurutnya, penetapan harga BBM saat ini sudah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Di mana, waktu evaluasi harga BBM selalu berubah.
"Ini menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam menetapkan formula harga BBM non subsidi ke harga keekonomian dalam perpres tersebut," katanya. "Inkonsistensi pemerintah mulai dari penetapan harga BBM 2 minggu sekali, 1 bulan sekali dan sebagainya. Dalam menetapkan harga BBM pemerintah tidak jelas."
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi VII DPR-RI Kardaya Warnika mengatakan pemerintah melanggar konstitusi lantaran melepas harga BBM ke mekanisme pasar. Itu didasarkan pada putusan judicial review harga jual BBM oleh Mahkamah Agung.
"Itu menurut mereka loh, bukan kami," ujarnya.