Insentif Pajak Dorong Pertumbuhan Produk Inovatif di Tanah Air
Pada dasarnya insentif pajak untuk pengembangan produk inovatif dan teknologi sudah mulai dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui profit based incentive berupa tax holiday dan yang kedua adalah cost based incentive berupa super tax deduction.
Partner Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Bawono Kristiaji menyebut bahwa pemberian insentif pajak terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan dapat mendorong pertumbuhan produk inovatif dan teknologi di Tanah Air.
"Pemberian insentif ini penting lantaran inovasi dan teknologi merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk lompatan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian Indonesia," ujar Bawono dikutip dari Antara, Rabu (13/2).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Apa yang dibawa oleh mertua Indah Permatasari? Itu tadi deretan potret bahagia Indah Permatasari dibawakan oleh-oleh sama mertuanya.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
Menurut Bawono, pada dasarnya insentif pajak untuk pengembangan produk inovatif dan teknologi sudah mulai dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui profit based incentive berupa tax holiday dan yang kedua adalah cost based incentive berupa super tax deduction.
Pemerintah sebetulnya sudah mengatur mengenai pemberian insentif untuk produk inovatif dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Insentif berupa tax holiday ini diberikan kepada industri pionir yang mengaplikasikan teknologi baru.
Selain itu, pengurangan pajak super atau super tax deduction untuk kegiatan litbang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
Akan tetapi Bawono menyayangkan insentif untuk kegiatan litbang tersebut yang masih belum jelas sebab hingga kini pemerintah belum merilis aturan teknis mengenai pengurangan pajak super untuk kegiatan litbang.
"Baru di tataran PP, belum ada PMK-nya," ujar Bawono.
Insentif untuk Semua Industri
Bawono menuturkan fasilitas insentif pajak pada dasarnya bisa diberikan kepada semua industri. Namun ada baiknya pemberian insentif diprioritaskan pada industri strategis.
Menurutnya, ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan insentif pajak bagi produk inovatif. Pertama, bersifat strategis dan memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teknologi yang selama ini belum dikuasai oleh Indonesia sehingga banyak pembayaran royalti ke luar negeri.
Ketiga, teknologi yg meningkatkan efisiensi dan cost structure sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif. Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk industri produk inovatif yang dapat mengurangi eksternalitas negatif dan ramah lingkungan.
Dia memberi contoh insentif pengembangan mobil listrik. Dengan naiknya suplai akan berimplikasi pada penurunan harga yang juga menguntungkan konsumen dan membawa dampak positif bagi lingkungan.
Selain mobil listrik, terdapat banyak produk yang berpotensi untuk bisa diberikan insentif, bahkan di industri yang terdapat eksternalitas negatif seperti tembakau sekalipun.
Terlepas dari pro dan kontra yang ada, Bawono mengatakan, ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa produk tembakau alternatif bersifat less harmful atau tidak memiliki eksternalitas negatif atau dampak kesehatan yang sebesar rokok yang dibakar.
"Dari perspektif tersebut, harusnya juga bisa dipertimbangkan adanya tarif cukai yg lebih rendah," kata Bawono.
(mdk/idr)