Jalan Trans Papua Direlokasi Tak Lewati Nduga, PUPR Pastikan Biaya Tetap Rp800 M
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, pemindahan proyek Jalan Trans Papua ini dilandasi oleh faktor keamanan di Nduga pasca adanya insiden penembakan kepada pekerja di sana.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memindahkan trase Jalan Trans Papua yang melewati Kabupaten Nduga di Provinsi Papua menuju rute Jayapura-Wamena. Meski ada relokasi proyek, pengeluaran biayanya dipastikan masih tetap sama, yakni sebesar Rp800 miliar.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, pemindahan proyek Jalan Trans Papua ini dilandasi oleh faktor keamanan di Nduga pasca adanya insiden penembakan kepada pekerja di sana.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bantuan apa yang disalurkan Kementan untuk masyarakat Papua? Kementan merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia. "Kami sampaikan terimakasih karena kementan memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak cuaca ektrem secara cepat. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di tiga distrik yang terdampak yaitu Agandugume, Lambewi dan Oneri," ujar Darwin di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Puncak, Jalan Haetubun Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Senin (7/8).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang meminta Kementan untuk membantu masyarakat Papua? Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Papua, Martina Lestari mengatakan bahwa bantuan pangan ini merupakan instruksi dan perintah langsung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang menginginkan kondisi Puncak Papua segera pulih pasca diterjang cuaca ekstrem.
-
Siapa yang memimpin penyerahan bantuan 'Kemendag Peduli' di Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
"Kita sudah mengusulkan penggantian yang Nduga, yang Nduga ini kan kita tidak bisa tahu faktor keamanan. Kita coba rubah ke Jayapura-Wamena," ujar dia di Jakarta, Jumat (2/8).
Sebagai informasi, pada akhir 2018 lalu telah terjadi kasus pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya (Persero) pada proyek Jembatan Kali Yigi Aurak di Kabupaten Nduga, Papua. Lokasi tersebut merupakan bagian dari Segmen V Proyek Jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu sepanjang 278 km.
Di ruas tersebut, pemerintah turut menggandeng dua badan usaha yakni PT Istaka Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dalam membangun 35 jembatan. Dimana Istaka Karya ditugaskan untuk bangun 14 jembatan, sementara Brantas Abipraya sebanyak 21 jembatan.
Lebih lanjut, Sugiyartanto menyampaikan, dana yang semula dipakai untuk membangun ruas Wamena-Mamugu nantinya akan dialokasikan untuk pengerjaan proyek Jalan Trans Papua rute Jayapura-Wamena.
"Nduga Papua itu kalau enggak sekitar Rp800 miliar ya. Jayapura-Wamena sama," sebut dia.
Menurutnya, penggantian trase ini dilakukan lantaran pemerintah memprioritaskan unsur keselamatan dan keamanan bagi para pekerja proyek.
"Yang jelas itu kan faktor keamanan. Jangan sampai orang bekerja dengan keamanan rendah kan, risikonya siapa yang menanggung. Karena kita tidak bisa menilai sebuah nyawa," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Semester I-2019, WIKA Bukukan Laba Bersih Rp1,01 Triliun
Bangun Jalur Baru di Puncak, Pemerintah Fokus Benahi Jalan Eksisting
Pemerintah Targetkan Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Dimulai 2021
Misbakhun Ajak BUMN Bangun Jalan di Desa Penghasil Durian di Pasuruan
Pemerintah Bakal Perluas Tano Ponggol Jadi seperti Terusan Suez
Kemenhub Tawarkan 2 Skema Kerja Sama Swasta Pembangunan Terminal Bus