Janji Jokowi takkan impor beras tak sesuai kenyataan
Beberapa kali Jokowi menyinggung soal desakan membuka keran impor beras. Namun dia berkukuh takkan melakukan itu.
Pemerintahan Jokowi-JK berulang kali menyampaikan ambisinya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Beberapa kali Presiden Joko Widodo menyinggung soal desakan membuka keran impor beras. Namun dia berkukuh takkan melakukan itu.
Akhir Januari 2015, Presiden Jokowi mengaku malu setiap kali bertemu Presiden Vietnam, selalu ditanya soal rencana impor beras. Saat di Aceh, Jokowi mengakui kerap mendapat desakan impor beras untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Lagi-lagi Jokowi ngotot tidak akan menerapkan itu karena yakin Indonesia bisa mencapai swasembada beras. Bahkan, presiden menegaskan bahwa impor beras merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan.
Itu cerita beberapa bulan lalu, kondisinya justru berbanding terbalik saat ini. Presiden Jokowi akhirnya 'menyerah' pada desakan impor. Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, memperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu.
Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.
Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.
"Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.
Dalam inpres tersebut, Presiden tetap menegaskan bahwa pengadaan gabah dan beras mengutamakan pengadaan dari petani lokal.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah diyakini sebagai upaya menjaga stabilisasi ekonomi, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitas harga.
Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog.
Baca juga:
Tips Aman Naik Taxi
Cerita Abraham Samad menyepi di Makassar setelah nonaktif dari KPK
Indahnya fenomena gerhana matahari di berbagai belahan dunia
Empat cara nyontek paling aneh saat ujian
5 Kebiasaan yang membuat orang tak bahagia
Kurang vitamin ini bikin Mr P 'susah berdiri'
Jangan lewatkan:
Tonton 5 Film Pendek Gratis di Event Nonton Yuk
Aksi tentara cantik Suriah yang direkrut buat hadapi gerilyawan
Begini eksotisnya bumi ketika sinar matahari terhalang bulan
'PIRATES OF THE CARIBBEAN 5' cari wanita yang punya aset besar
KPK lambat, polisi tancap gas usut kasus UPS sampai ke Bareskrim
PPP dan Golkar sudah pecah belah, Demokrat selanjutnya?