Jepang batal bangun mega proyek bendungan Palembang
Kementerian PUPR memastikan tiga proyek bendungan batal ditawarkan kepada swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sebab, bendungan tersebut tidak menarik dari sisi bisnis. Ketiga proyek itu adalah Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan, Bendungan Sidan Bali dan Bendungan Bener Jawa Tengah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tiga proyek bendungan batal ditawarkan kepada swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sebab, bendungan tersebut tidak menarik dari sisi bisnis.
"Tiga bendungan yang rencana ditawarkan dengan skema KPBU batal karena swasta tak tertarik. Sudah dua tiga minggu lalu, sampai dibawa ke Jepang, mereka tidak mau," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso, dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (30/11).
Ketiga proyek itu adalah Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan, Bendungan Sidan Bali dan Bendungan Bener Jawa Tengah. Dari tiga bendungan ini, semula, Tiga Dihaji dengan investasi sekitar Rp 3,8 triliun disebut sangat diminati investor swasta dari Jepang.
"Setelah dikaji, ternyata mereka tidak tertarik karena potensi energi listriknya di bawah 100 mega watt (MW), yakni sekitar 13-14 MW saja," katanya.
Imam menegaskan, tiga bendungan itu sebenarnya tingkat pengembalian investasinya yang sebesar 12 persen sangat menarik. Tetapi kemudian menjadi tidak menarik karena harus dibagi dengan irigasi, pengendali banjir, sehingga nilai listriknya jadi turun.
Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah akan segera melelang kembali tiga bendungan itu.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan investor Jepang tertarik untuk membangun proyek tersebut dengan skema KPBU.
Menteri Basuki memaparkan alasan investor Jepang tertarik dengan skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP), karena proyek bendungan akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas sekitar 13 hingga 14 mega watt (mw).
"Mereka mengambil 'revenue' 'kan dari PLTA dengan air bakunya," kata dia.
Menteri Basuki menyatakan bila rencana ini terealisasi, maka pembangunan bendungan Tiga Dihaji menjadi yang pertama kali menggunakan skema KPBU. "Kami melihat ini bisa dibangun pakai skema PPP karena bisa hadirkan listrik," kata Basuki.
Pemerintah berencana untuk membangun 65 waduk hingga tahun 2019. Angka itu terdiri dari 49 bendungan baru ditambah 16 bendungan yang pembangunannya tengah berjalan dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 70,13 triliun.
Pembangunan bendungan ini ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya air, mengingat pemanfaatan sumber daya air baru mencapai 691,3 miliar meter kubik per tahun dari potensi 3,9 triliun meter kubik per tahun.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa strategi PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ Hydropower) di tanah air."Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW," papar Darmawan.
Baca juga:
Sri Mulyani rombak jajaran direksi PT PII
Tahun depan, Jepang bangun mega proyek bendungan Rp 3,8 T di Palembang
Proyek infrastruktur Jokowi tak ampuh serap tenaga kerja
Menteri Basuki: Kalau pembangunan andalkan APBN, kita masih lama kejar ketertinggalan
Tingginya angka pengangguran di balik gencarnya Presiden Jokowi bangun infrastruktur
Pengamat: Negara maju saja masih investasi infrastruktur
PLN ungkap alasan melempemnya proyek 35.000 MW