JK: Ada orang punya HP sampai tiga, bayar listrik kok cuma Rp 35.000
JK mendukung rencana pencabutan subsidi listrik.
Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik untuk rumah tangga golongan 450 dan 900 volt ampere (VA), secara bertahap mulai 2016. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta 23 juta rumah tangga agar beralih ke listrik non subsidi seperti 1.300 volt ampere (VA).
Mengomentari rencana ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, subsidi hanya diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Sementara saat ini, banyak warga yang dinilai mampu namun masih memanfaatkan listrik dengan tarif subsidi.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
"Hanya kembali ke aturan. Subsidi itu kan selalu untuk orang yang tidak mampu dan itu hanya untuk listrik yang 450 watt. Nah ada banyak rumah atau tempat industri, satu rumah dia punya dua sambungan meteran. Mustinya dia mampu tapi karena dia pakai dua, duanya disubsidi. Kan merugikan rakyat lain kan," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (26/10).
Lebih lanjut JK mengatakan, pemerintah memiliki data masyarakat miskin atau kurang mampu sekitar 15 juta kepala keluarga (KK), sedangkan pengguna listrik bersubsidi saat ini mencapai 40 juta KK.
"Kategorinya saja. Tidak dicabut, mendudukan kepada bahwa subsidi itu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kalau menurut perhitungan kita, masyarakat yang miskin atau tidak mampu kurang lebih 15 juta KK, yang sekarang kan 40 juta. Berarti ada kelebihan," ucap JK.
JK menggambarkan sebuah kondisi masyarakat di mana pada beberapa waktu lalu masih dalam kondisi tidak mampu atau miskin. Seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomiannya meningkat, namun masih terdaftar dalam kategori kurang mampu dari penggunaan daya listrik. Kelompok masyarakat yang seperti ini nantinya akan didorong untuk masuk ke dalam kategori pengguna listrik golongan masyarakat mampu.
"Ada satu rumah punya HP, HP-nya saja kalau 3 bisa dia punya pulsa bisa-bisa Rp 100.000 tapi listrik yang begitu penting bayarnya hanya Rp 35.000. Kan tidak adil kan. Sedangkan PLN membutuhkan banyak dana untuk membangun listrik supaya mencapai seluruh masyarakat. Jadi memberikan subsidi yang sesuai dengan target yang benar," tutur JK.
(mdk/idr)