JK akui pemotongan anggaran K/L akan berpengaruh pada kinerja
Pemotongan anggaran harus dilakukan pemerintah lantaran sisi penerimaan negara tak capai target.
Pemerintah terus berusaha mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp 50 triliun. Pos-pos yang menjadi sasaran pemangkasan antara lain perjalanan dinas, rapat kerja pemerintah, seminar, honorarium kegiatan, serta belanja jasa seperti pembuatan spanduk kegiatan.
Pemangkasan anggaran belanja tersebut dikhawatirkan mengganggu kinerja Kementerian/Lembaga.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa program Jenderal Muhammad Jusuf saat menjadi Panglima ABRI? Selama menjabat sebagai Panglima, ia membuat program ABRI Masuk Desa yaitu para prajurit dikirim ke pelosok desa untuk membantu proses pembangunan infrastruktur.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kapan Jenderal Muhammad Jusuf menjabat sebagai Panglima ABRI? Kemudian, ia ditunjuk menjadi Panglima ABRI ke-7.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui pemangkasan anggaran belanja memang berpengaruh terhadap program atau hasil kerja K/L. Namun, JK menegaskan, pemerintah tidak akan mengutak-atik pos-pos belanja vital, termasuk program pembangunan infrastruktur.
"Tentu efeknya adalah ada sektor-sektor yang selama ini dianggarkan tentu harus dikurangi. Pasti punya efek tapi kita usahakan seminimum mungkin efeknya sehingga yang diturunkan itu anggaran rutin, perjalanan dinas, seminar, penerbitan apa, iklan-iklan, seperti itu. Tapi juga memang tidak lepas juga daripada beberapa program tapi bukan program infrastruktur," ujar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (10/6).
JK menjelaskan, pemotongan anggaran harus dilakukan pemerintah lantaran sisi penerimaan negara, khususnya dari sisi pajak, tidak mencapai target pada 2015.
"Anggaran ini kan dibuat 2015, perkembangan waktu, perkembangan ekonomi dunia, harga-harga, menyebabkan sisi penerimaannya kita tidak bisa capai. Karena itu tidak bisa dicapai maka otomatis pengeluarannya harus diturunkan. Karena kalau tidak, defisitnya bisa lebih dari 3 persen. Itu melanggar Undang-undang," jelas JK.
Seperti diketahuai, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 1.060 triliun meliputi penerimaan pajak penghasilan non migas (PPh) non migas dan pajak penghasilan migas (PPh) migas.
Angka tersebut tidak mencapai target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.294 triliun. Maka dapat dikatakan realisasi tersebut kurang sekitar Rp 234 triliun.
(mdk/sau)