JK: Beras makin mahal karena minim sentuhan teknologi
"Teknologi ubah produksi beras dari 2 ton ke 5 ton."
Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat pertanian Indonesia masih butuh sentuhan teknologi. Dengan begitu, harga produk pangan pokok nasional yang bersumber dari pertanian bisa kian murah.
"Teknologi ubah produksi beras dari 2 ton ke 5 ton. Aneh Indonesia, beras makin mahal. Itu karena teknologi kurang," tutur JK saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di Serpong, Tangerang Selatan, Senin (1/2).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
Lebih lanjut dia mengungkapkan riset dan inovasi bisa menciptakan nilai tambah. Pada gilirannya, nilai tambah mendorong kemakmuran dan kemajuan suatu negara.
"Kemajuan muncul dari nilai tambah," katanya. "Kalau dulu lahan 1 hektar hasilkan 5 ton padi, jadi harus ada kemajuan 6 ton. Kalau mangga tidak bintik-bintik itu baru kemajuan."
Dia menambahkan teknologi bisa mengubah masa depan. Atas dasar itu, dia mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk untuk terus mengembangkan riset di Tanah Air.
"Perubahan teknologi cepat sekali. Tiap 1,5 tahun, ponsel kita berubah, makin kecil, makin murah. Mobil juga begitu, makin efisien bahan bakar dan makin cepat," imbuhnya.
"Kantor BPPT macet, seharusnya di area tenang, pergi ke Serpong, hasilkan sesuatu. Jangan baca koran, maaf saya ulangi lagi, jangan tersinggung. Dulu saya berkantor di sebelah BPPT, kalian kerjanya hanya baca koran, tidak duduk lihat mikroskop, tidak kaji masa depan bangsa."
Baca juga:
Sumbang inflasi awal 2016, pemerintah diminta waspada harga beras
Tak hanya beras, Bulog ditunjuk jadi stabilisator harga pangan
Harga beras naik, jumlah orang miskin di Bali bertambah
Tahun ini, Bulog target serap beras 30 ribu ton dari Papua
Bulog akui masalah HPP jadi penyebab tak serap beras petani