JK minta kepala daerah dan DPRD tak jadikan air minum alat politik
Pemerintah hapus utang PDAM.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak menjadikan air minum sebagai alat politik. Umumnya mereka menahan penaikan tarif air minum guna meningkatkan popularitasnya di mata rakyat.
Tindakan ini membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tak berkembang lantaran tak bisa menambah jumlah sambungan pipa air minum. Pada gilirannya, hal tersebut juga bakal merugikan masyarakat.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"PDAM tidak bisa berkembang, maka rakyat beli (air) kalengan. Air minum PDAM sekitar Rp 6 ribu atau Rp 7 ribu, karena tidak ada sambungan maka beli kalengan seharga Rp 40 ribu, tidak bersih, mahal lagi," kata JK di Jakarta, Rabu (27/5).
Padahal, lanjut JK, pemerintah menargetkan 10 juta sambungan pipa air minum. Dengan begitu, harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati air bersih.
"Bikin 10 juta sambungan dalam lima tahun harus dilaksanakan. Agar dapat lebih banyak orang nikmati air dengan baik," ujarnya.
Untuk mencapai target itu, maka pemerintah berinisiatif untuk menghapus utang PDAM.
"Semua utang dan bunganya kami hapuskan semuanya," kata JK.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menambahkan, utang seluruh PDAM di Indonesia saat ini mencapai Rp 4 triliun. Pemerintah bakal menghapusnya bertahap.
"Rp 4 triliun itu sisa sampai sekarang secara nasional seluruh Indonesia."
Menurutnya, PDAM berutang lantaran tak bisa mengembalikan investasi pemerintah. Itu disebabkan oleh kepala daerah menetapkan tarif air minum rendah.
"Karena tarifnya rendah mereka merugi. Karena merugi mereka nggak bisa mengembalikan investasi dari pemerintah," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya bakal menggelar forum dengar pendapat dengan DPRD guna menaikkan tarif air minum.
"Kami lakukan perhitungan bagaimana kalau tarif naik Rp 1.000-Rp 1.500, pasti kan akan ribut," katanya. Tapi kalau tidak dinaikkan PDAM tidak bisa memberikan pelayanan yang baik."
(mdk/yud)