Jokowi: Ada KUR 9 persen, jangan ke rentenir
Menurut Presiden Jokowi, program tersebut merupakan program gotong-royong dari semua kementerian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa salah satu kendala bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam meningkatkan usahanya di Indonesia adalah masalah permodalan.
"Kita punya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya tidak lagi 22 persen, tapi sembilan persen per tahun. Bahkan, Gubernur Jateng sudah memiliki kredit sejenis dengan bunga tujuh persen. Gunakan itu untuk meningkatkan usaha, jangan lagi pinjam modal ke rentenir," kata Presiden Jokowi dalam acara peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Presiden Jokowi, program tersebut merupakan program gotong-royong dari semua kementerian yang memiliki program sejenis.
"Selama ini kementerian kerja sendiri-sendiri. Saya akui, program mereka bagus. Tapi, akan lebih bagus lagi bila bersinergi dan disatukan dalam satu program besar. Dengan program Sinergi ini, saya optimis kemiskinan di Indonesia bisa segera dientaskan," jelasnya.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa jika program ekonomi rakyat dikerjakan secara sinergi dan bersama-sama, maka hasilnya akan lebih optimal.
"Sekarang kita keroyokan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Tapi, keroyokan yang terprogram dan cerdas. Kita melihat banyak program sejenis terkait di beberapa kementerian, yang kemudian kita satukan dalam satu program besar," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa program sinergi tersebut dapat semakin memperkuat program-program unggulan yang selama ini dikerjakan kementeriannya.
"Selama ini juga kita sudah melakukan koordinasi antar kementerian. Misalnya, mengenai hak cipta kita koordinasi dengan Kemenkum HAM. Terkait ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) kita sinergi dengan Kementerian Perdagangan. Beberapa program unggulan lainnya juga kita kerjasama dengan pihak terkait. KUR kita bekerjasama dengan pihak perbankan, dan sebagainya," ujarnya.
Hanya saja, lanjut Puspayoga, bila selama ini pihaknya bersinergi dengan beberapa kementerian, kali ini dengan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat maka semua koordinasi antar kementrian berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Saya yakin sinergi ini akan berhasil, karena selama ini kita sudah melakukan hal itu," pungkasnya.
(mdk/hrs)