Jokowi bukan Chavez, tak perlu nasionalisasi cukup hentikan Freeport
Sesuai Nawacita, kedaulatan sumber daya alam harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Kontrak PT Freeport Indonesia akan habis 2021 atau enam tahun lagi. Keputusan apakah kontrak Freeport di Indonesia diperpanjang atau tidak, baru bisa dilakukan 2019 atau dua tahun sebelum kontrak habis.
Pemerintah seharusnya mengambil alih tambang emas dan tembaha di Papua yang selama ini dikuasai di bawah ketiak PT Freeport Indonesia. Seperti yang dilakukan terhadap Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Pemerintah berani memutuskan tak memperpanjang kontrak pengelolaan yang selama ini dipegang penuh Total E7P Indonesie.
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa yang Presiden Jokowi sampaikan tentang produksi jagung di Gorontalo? "Artinya kalau harganya sudah turun seperti itu, maka produksinya pasti melimpah. Dan kita harapkan produksinya naik, tetapi harganya juga meningkat, ini yang harus dilakukan pemerintah dengan mungkin pembelian-pembelian oleh Bulog," ujar Presiden, Senin, 22 April 2024.
-
Di mana Presiden Jokowi meninjau ladang jagung? Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ladang jagung di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis (6/7).
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"(Pemerintah Jokowi) Ini bukan (Hugo) Chavez kontrak panjang habis terus dinasionalisasi. Nah, kalau sudah selesai ya ambil saja, tidak apa-apa," tegas Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Cikini, Jakarta, Selasa (7/7).
Pemerintah didesak berani memutuskan hal yang sama pada Freeport. Langkah itu sekaligus membuktikan kesungguhan pemerintah Jokowi-JK mengimplementasikan Nawacita.
"Ini sesuai Nawacita, kedaulatan sumber daya alam harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi," ujarnya.
Hikmahanto menuturkan, jika mengacu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah hanya harus menghormati kontrak karya Freeport hingga 2021. Sebab Freeport berstatus sebagai pemegang kontrak karya.
Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan perpanjangan usaha paling cepat diajukan dua tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Mengacu pada peraturan itu maka Freeport bisa meminta kepastian usaha paling cepat pada 2019.
"Saya kahwatirkan adalah ada tanda diperpanjang, saya khawatir mereka dengan gampang bilang saya akan ambil alih Freeport," ucapnya.
(mdk/noe)